Setahun Jadi Menkeu, Purbaya Dicopot: Dari Rp200 Triliun, Tax Amnesty hingga Pergantian Mendadak

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) menyisakan tanda tanya. Baru genap setahun menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya tiba-tiba digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pergantian itu diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian perombakan kabinet. Suahasil kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan baru. Reuters melaporkan, pergantian tersebut terjadi setelah Purbaya meninggalkan rapat dengan parlemen pada hari yang sama.

Tidak ada keterangan resmi yang menyebut bahwa Purbaya dicopot karena satu kebijakan tertentu. Namun, jika rangkaian peristiwa selama setahun terakhir ditarik ke belakang, sejumlah momentum menarik untuk dicermati.

8 September 2025: Purbaya Masuk, Sri Mulyani Keluar

Purbaya dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih. Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Masuknya Purbaya membawa ekspektasi perubahan arah kebijakan fiskal. Ia dikenal lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

September 2025: Gebrakan Rp200 Triliun

Tidak lama setelah menjabat, Purbaya membuat kebijakan yang menarik perhatian pasar dengan mengalihkan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke sejumlah bank umum.

Tujuannya adalah meningkatkan likuiditas perbankan sehingga kredit dapat mengalir ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu ciri pendekatan Purbaya sebagai Menkeu: mendorong pertumbuhan melalui likuiditas dan konsumsi.

Oktober 2025–2026: Purbaya Mendorong Pertumbuhan

Dalam berbagai kesempatan, Purbaya terus menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia mendorong agar kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada disiplin anggaran, tetapi juga memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan tersebut membuat Purbaya tampil sebagai salah satu figur penting dalam arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.

Namun, gaya komunikasinya juga beberapa kali menuai kritik. Sejak awal menjabat, sejumlah pernyataannya memunculkan perdebatan publik. Purbaya bahkan kemudian meminta maaf atas pernyataan yang dianggap meremehkan tuntutan masyarakat.

Mei 2026: Tax Amnesty Mulai Menjadi Isu

Memasuki 2026, isu pengampunan pajak kembali menjadi perhatian.

Purbaya mengambil posisi tegas. Ia menyatakan tidak akan membuka tax amnesty selama dirinya menjabat Menteri Keuangan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daripada terus mengandalkan pengampunan pajak.

3 September 2026: Purbaya Kembali Tegaskan Sikap

Pernyataan tersebut kembali mengemuka pada awal September.

Pada 3 September 2026, Purbaya kembali memastikan bahwa selama dirinya menjadi Menteri Keuangan, pemerintah tidak akan membuka program tax amnesty.

Pernyataan ini menjadi semakin menarik setelah hanya berselang sekitar sebelas hari kemudian Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Apakah keduanya berkaitan? Belum ada bukti resmi yang menyatakan demikian.

Tetapi urutan waktunya tentu menjadi bahan perdebatan publik.

8 September 2026: Genap Setahun

Pada 8 September 2026, Purbaya genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dalam momentum tersebut, Purbaya masih berbicara mengenai capaian dan tantangan selama satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.

Tidak ada tanda yang secara terbuka menunjukkan bahwa beberapa hari kemudian ia akan meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

8 September 2026: Isu Whoosh

Pada hari yang sama, muncul pula isu penting mengenai pengambilalihan pengendalian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Purbaya menyatakan bahwa pengendalian 60 persen saham perusahaan pengelola Whoosh akan dialihkan kepada entitas pemerintah. Saat itu pemerintah masih mempertimbangkan apakah saham tersebut akan dikelola Indonesia Investment Authority (INA), Sarana Multi Infrastruktur (SMI), atau kombinasi keduanya.

Pengalihan dijadwalkan pada 15 September 2026.

Hanya enam hari kemudian, Purbaya sudah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan.

14 September 2026: Pergantian Mendadak

Senin pagi, 14 September 2026, Purbaya masih menghadiri agenda dengan parlemen.

Namun, menurut laporan Reuters, Purbaya meninggalkan rapat parlemen sebelum kemudian muncul kabar bahwa dirinya digantikan.

Tak lama kemudian, Presiden Prabowo mengumumkan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru.

Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan telah menduduki posisi tersebut sejak 2019.

Kebetulan atau Ada Perubahan Arah?

Rangkaian peristiwa tersebut kemudian memunculkan pertanyaan.

Purbaya masuk menggantikan Sri Mulyani dengan janji mendorong pertumbuhan ekonomi lebih agresif. Ia menjalankan sejumlah kebijakan yang menekankan likuiditas dan stimulus.

Setahun kemudian, ia digantikan oleh orang yang selama ini berada di dalam struktur Kementerian Keuangan sendiri.

Pergantian itu terjadi hanya beberapa hari setelah Purbaya kembali menegaskan penolakannya terhadap tax amnesty.

Di saat bersamaan, pemerintah juga tengah menghadapi sejumlah agenda besar terkait fiskal, perpajakan, pembiayaan negara dan pengelolaan aset strategis.

Namun sekali lagi, belum ada keterangan resmi bahwa pencopotan Purbaya berkaitan dengan tax amnesty, Whoosh, atau kebijakan tertentu lainnya.

Justru di sinilah perdebatan publik bermula.

Apakah Purbaya dicopot karena evaluasi kinerja?

Apakah Presiden menginginkan pendekatan fiskal yang berbeda?

Apakah pergantian ini berkaitan dengan dinamika internal pengelolaan ekonomi?

Atau memang murni bagian dari strategi reshuffle kabinet?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu penjelasan pemerintah.

Yang pasti, pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar pergantian pejabat. Menteri Keuangan adalah salah satu aktor utama dalam menentukan arah APBN, perpajakan, pembiayaan negara dan kebijakan fiskal.

Karena itu, publik berhak mengetahui apa alasan sebenarnya di balik pergantian Purbaya Yudhi Sadewa.

Bukan sekadar siapa yang menggantikannya, tetapi mengapa ia harus diganti sekarang?