Zoom Meeting Digelar Malam Hari, Aduan Eks Karyawan Masuk Agenda Rapat Penasehat Khusus Presiden

Kasus Rp7,7 Miliar Eks Karyawan Riau Pos Group sampai ke Istana, Said Iqbal langsung Turun Tangan

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU..COM– Persoalan tunggakan pesangon dan hak-hak normatif eks karyawan Riau Pos Group (RPG) kini mendapat perhatian langsung dari lingkungan Istana. Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, bergerak cepat setelah menerima laporan dari para eks karyawan yang mengaku belum memperoleh hak-haknya.
Respons tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Zoom Meeting pada Ahad (2/8/2026) malam yang berlangsung lebih dari satu jam. Pertemuan itu mempertemukan perwakilan eks karyawan dengan jajaran staf Penasehat Khusus Presiden, di antaranya Bung Lubis, Dadan, dan Syaiful Anwar.

Dalam forum tersebut, para eks karyawan membeberkan kronologi persoalan, lengkap dengan dokumen serta data pendukung mengenai tuntutan pembayaran pesangon dan hak-hak normatif yang menurut mereka hingga kini belum diselesaikan oleh manajemen Riau Pos Group.

Nilai tuntutan yang disampaikan tidak kecil. Total hak yang diperjuangkan disebut mencapai sekitar Rp7,7 miliar, menjadikan kasus ini salah satu sengketa ketenagakerjaan yang menyita perhatian publik di Riau.

Bung Lubis menegaskan laporan tersebut tidak berhenti pada pertemuan daring semata. Ia memastikan persoalan eks karyawan Riau Pos Group akan dibawa dalam rapat rutin Penasehat Khusus Presiden yang digelar setiap Senin.

"Besok (Senin) akan dibahas dalam rapat bersama Pak Said Iqbal. Beliau memberikan perhatian terhadap persoalan ini," ujar Bung Lubis.

Senada dengan itu, Dadan dan Syaiful Anwar menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang telah diterima akan dipelajari secara menyeluruh. Mereka menegaskan proses penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami akan mengawal prosesnya sesuai aturan yang berlaku. Pak Said Iqbal juga memberikan perhatian agar persoalan ini dapat ditangani dengan baik," ujar salah seorang staf.

Masuknya kasus ini ke meja Penasehat Khusus Presiden menjadi babak baru dalam perjuangan para eks karyawan. Setelah menempuh berbagai upaya, mereka kini berharap keterlibatan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian sengketa yang telah berlangsung cukup lama.

Perhatian dari lingkungan Istana juga dinilai memberi sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan dengan nilai tuntutan miliaran rupiah tersebut tidak lagi dipandang sebagai isu internal perusahaan semata, melainkan telah menjadi perhatian pemerintah.

Para eks karyawan berharap proses yang kini mulai mendapat atensi dari Penasehat Khusus Presiden dapat berujung pada pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.