FKPMR Kecam Kericuhan di DPRD Riau, Desak Semua Pihak kembalikan Marwah Politik Beradab

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Riau saat pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar), Rabu (16/7/2026).

FKPMR menilai insiden tersebut telah mencoreng marwah lembaga legislatif sebagai rumah rakyat dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya Melayu yang menjunjung tinggi musyawarah serta adab.

Dalam rilis resmi yang diterbitkan di Pekanbaru, Kamis (16/7/2026), FKPMR menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan yang melibatkan dua kelompok pendukung anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Golkar.

Menurut FKPMR, DPRD merupakan lembaga terhormat yang menjadi representasi langsung masyarakat, sehingga tidak sepatutnya dijadikan arena adu fisik maupun pelampiasan emosi.

FKPMR menegaskan penolakan terhadap segala bentuk tindakan anarkis, pengerahan massa, maupun kekerasan fisik di lingkungan DPRD. Organisasi ini mengingatkan bahwa setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan argumentasi yang sehat.

Peristiwa tersebut juga dinilai bertolak belakang dengan falsafah Melayu Riau, "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah, Syarak Mengata Adat Memakai." Nilai-nilai tersebut, menurut FKPMR, seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan politik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Selain mengecam aksi kekerasan, FKPMR mendesak pimpinan DPRD Provinsi Riau segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan internal, menertibkan akses massa pendukung, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar tata tertib.

FKPMR juga meminta DPD Partai Golkar Provinsi Riau dan DPP Partai Golkar melakukan pembinaan terhadap kader maupun simpatisannya agar tidak mencoreng nama baik partai dan lembaga legislatif. Aparat penegak hukum pun didorong untuk memproses secara hukum apabila ditemukan unsur pidana dalam insiden tersebut.

FKPMR mengingatkan seluruh anggota DPRD, partai politik, dan masyarakat bahwa jabatan politik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai bagian dari unsur "Tali Berpilin Tiga", FKPMR berharap insiden ini menjadi pelajaran bersama agar marwah DPRD Provinsi Riau tetap terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tidak semakin menurun.