Amnesty Desak Bentuk Tim Independen, Nilai Latsarmil Pengelola Koperasi Tidak Tepat

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Meninggalnya tiga peserta Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer dan pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memicu kritik dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut penyebab kematian para peserta secara transparan.

Usman mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut sekitar 35.000 peserta latsarmil telah dinyatakan lolos tes kesehatan sebelum mengikuti pelatihan selama 45 hari tersebut. Menurutnya, keluarga korban maupun masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penyebab meninggalnya ketiga peserta.

Selain mendesak investigasi independen, Amnesty International Indonesia juga meminta pemerintah menghentikan program latsarmil bagi calon pengelola koperasi. Usman menilai pelatihan bercorak militer tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi, yang lebih menitikberatkan pada kemampuan manajerial, tata kelola organisasi, dan pengembangan bisnis.

Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono. Ia menilai penerapan model pelatihan militer berpotensi mengubah karakter tata kelola koperasi yang selama ini mengedepankan prinsip partisipasi anggota, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Menurut Agustinus, apabila pola komando khas militer diterapkan dalam pengelolaan koperasi, dikhawatirkan akan menggeser budaya organisasi menjadi lebih hierarkis dengan komunikasi satu arah. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip dasar koperasi sebagai badan usaha yang dibangun atas asas demokrasi, kebersamaan, dan partisipasi seluruh anggotanya.