Di Tengah Sorotan Korupsi dan Pemborosan, PBNU Pasang Badan untuk Program MBG

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Ketika gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin keras, bahkan disertai desakan agar program tersebut dihentikan karena dianggap membebani anggaran negara dan rentan menjadi ladang korupsi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) justru mengambil posisi berbeda. Dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Kediri, PBNU menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program unggulan pemerintah tersebut.

Sikap ini muncul di tengah mencuatnya berbagai persoalan tata kelola MBG yang belakangan menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai program bernilai ratusan triliun rupiah itu dijalankan dengan perencanaan yang belum matang, sementara dugaan penyimpangan anggaran yang terungkap dalam proses hukum semakin memperkuat tuntutan evaluasi total. Namun bagi PBNU, persoalan pelaksanaan tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengubur tujuan besar program tersebut.

Dalam rumusan munas, PBNU menilai MBG memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini dipandang bukan sekadar penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah, melainkan instrumen jangka panjang untuk memperbaiki gizi generasi muda sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa depan.

Tak hanya itu, NU juga melihat MBG berpotensi menggerakkan roda ekonomi daerah. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro untuk masuk dalam rantai pasok program. Dengan tata kelola yang baik, MBG diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal yang selama ini sering tertinggal dari pusat pertumbuhan.

Meski memberikan dukungan, PBNU tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan yang muncul. NU menegaskan program tersebut harus terus disempurnakan melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa yang perlu diperbaiki adalah tata kelola dan pengawasannya, bukan tujuan mulia programnya. Di tengah perdebatan soal korupsi dan pemborosan, PBNU memilih berdiri pada posisi yang tegas: memperbaiki kapal yang bocor, bukan menenggelamkan kapalnya.