Nugroho Despendra, Fungsionaris PB HMI, Desak Pemerintah Segera Evaluasi Total Program MBG

Nugroho Despendra, Fungsionaris PB HMI, Desak Pemerintah Segera Evaluasi Total Program MBG

Nugroho Despendra, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Jakarta – Nugroho Despendra, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Program MBG tidak boleh berjalan tanpa pengawasan yang ketat. Pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan program kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan dan potensi penyalahgunaan anggaran," tegas Nugroho Despendra.

Ia menilai Pimpinan BGN harus bisa menengahi persoalan yang terjadi dan jangan seakan mengancam mitra padahal program prioritas Presiden tanpa adanya kolaborasi dengan mitra ini tidak akan berjalan baik demi memberikan makan bergizi . 

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi kepada masyarakat .
Pemerintah tidak boleh mengabaikan kritik dan masukan publik terkait efektivitas program tersebut.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menjadi sumber pemborosan keuangan negara.
"Setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat. Karena itu, pemerintah wajib memastikan program ini tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan ketidakefisienan atau indikasi penyimpangan, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Komisi Investasi dan UMKM PB HMI mendorong pemerintah untuk segera melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG serta menjamin seluruh prosesnya berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat.

Editor : Eki Maidedi
Sumber : Rilis
Komentar Via Facebook :