Jangan Ada Anak VIP di SPMB 2026, GMPK Riau Siap Laporkan Oknum ke KPK

Foto: Ist

GMPK Riau Pasang Mata di SPMB 2026: Jangan Ada "Anak Istimewa" Menyusup Lewat Pintu Belakang

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– Musim penerimaan murid baru selalu menghadirkan dua cerita. Di satu sisi, ribuan orang tua berjuang memenuhi syarat dan berharap anaknya diterima secara adil. Di sisi lain, selalu muncul dugaan adanya pihak-pihak yang mencoba mencari jalan pintas melalui pengaruh, kedekatan, atau kekuasaan.

Karena itu, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Riau mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Pesannya sederhana namun tegas: jangan kotori dunia pendidikan dengan praktik titipan dan penyalahgunaan wewenang.

Ketua GMPK Riau, Adrian, mengatakan bahwa sekolah negeri bukan tempat untuk melayani kepentingan elite, melainkan fasilitas publik yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa.

"Setiap tahun masyarakat mendengar cerita yang sama. Ada yang menduga kuota dimainkan, ada yang mempertanyakan keabsahan data, ada pula yang merasa kalah bukan karena aturan, tetapi karena kalah pengaruh. Hal-hal seperti inilah yang harus dipastikan tidak terjadi," ujar Adrian, Selasa (09/06/2026).

Menurutnya, pelaksanaan SPMB harus berpegang teguh pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dan Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 yang melarang gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan jabatan dalam proses penerimaan peserta didik.

Jangan Jadikan Sekolah Negeri Sebagai Wilayah Kekuasaan
Adrian mengingatkan bahwa bahaya terbesar dalam SPMB bukan hanya pelanggaran aturan, melainkan rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Ketika masyarakat percaya bahwa jabatan lebih berpengaruh daripada aturan, maka legitimasi sistem runtuh.

Ketika orang tua yakin bahwa koneksi lebih menentukan daripada prestasi, maka keadilan kehilangan maknanya.

Dan ketika kursi sekolah bisa diperebutkan melalui jalur belakang, maka negara sedang mengirim pesan buruk kepada generasi muda tentang arti kejujuran.

"Jangan sampai sekolah negeri berubah menjadi wilayah kekuasaan kelompok tertentu. Pendidikan harus berdiri di atas aturan, bukan di bawah tekanan orang-orang yang merasa memiliki pengaruh," tegasnya.

Siap Bongkar Dugaan Permainan
GMPK Riau memastikan tidak hanya menjadi penonton. Organisasi tersebut akan mengawasi setiap tahapan SPMB, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil.

Masyarakat yang menemukan dugaan kejanggalan diminta melaporkan dengan bukti yang valid melalui nomor 0821-7157-8986 atau email dpwgmpkprovinsiriau@gmail.com.

Menurut Adrian, laporan yang memiliki bukti kuat akan ditindaklanjuti secara serius dan tidak menutup kemungkinan berujung pada proses hukum.

"Kalau ada oknum yang merasa bisa mengutak-atik sistem, menggeser kuota, memanipulasi data, atau menerima imbalan untuk meloloskan peserta tertentu, jangan berpikir masyarakat tidak melihat. " Kami siap mengumpulkan bukti dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum," katanya.

Ujian Kejujuran yang Sesungguhnya

SPMB 2026 bukan sekadar proses administrasi tahunan. Ini adalah ujian kejujuran bagi birokrasi pendidikan.

Publik ingin melihat apakah aturan benar-benar ditegakkan atau hanya menjadi pajangan di atas kertas. Masyarakat ingin memastikan bahwa tidak ada "anak istimewa" yang mendapat karpet merah sementara peserta lain harus berjuang mengikuti prosedur.

Sebab pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal siapa yang diterima di sekolah negeri. Ini soal apakah negara mampu menjaga keadilan sejak pintu pertama pendidikan dibuka.

Jika pintu itu sudah dicemari oleh titipan dan privilese, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan sekolah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan itu sendiri.