Dinasti di Balik Meja Pelantikan: Anak Bupati duduki Kursi Strategis, Meritokrasi Dipertanyakan

Foto: Ist

MALANG, RANAHRIAU.COM- Aroma kekuasaan keluarga kembali menyeruak dari ruang birokrasi daerah. Bupati Malang, Sanusi, melantik putranya sendiri, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pelantikan itu dilakukan bersamaan dengan ratusan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, namun satu nama mencuri perhatian dan memantik perdebatan.

Sorotan tajam datang dari internal partai. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai langkah tersebut “tidak elok” dan berpotensi mencederai prinsip meritokrasi. Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan publik semestinya didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan kedekatan darah.

Di luar panggung politik, kritik serupa datang dari kalangan akademisi. Pakar manajemen kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menyatakan bahwa meritokrasi tidak cukup hanya dibungkus alasan formal administratif.

Menurutnya, aspek etika dan kepantasan publik juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan pejabat.

“Secara administratif bisa saja sah, tapi pertanyaannya: apakah ini pantas di mata publik?” ujarnya, menyoroti batas tipis antara legalitas dan legitimasi.

Pelantikan ini kembali menghidupkan diskursus lama tentang dinasti politik di Indonesia. Di satu sisi, tidak ada aturan eksplisit yang melarang penunjukan kerabat selama memenuhi syarat. Namun di sisi lain, publik kian sensitif terhadap praktik yang dianggap membuka ruang konflik kepentingan dan mempersempit akses bagi talenta lain di birokrasi.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang bersih dan profesional, kasus ini menjadi cermin: apakah sistem benar-benar memberi ruang bagi yang terbaik, atau justru tetap ramah bagi yang terdekat.