Catatan Redaksi: Motor Listrik, MBG, dan Rasa Keadilan yang Tersengat

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Kebijakan publik tidak hanya diuji di atas kertas anggaran, tetapi juga di ruang batin masyarakat: rasa keadilan. Di titik inilah rencana pembelian puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memantik kegelisahan.

Di tengah ekonomi yang masih terseok bagi banyak warga, belanja jumbo ini terasa seperti parade kemewahan yang lewat di depan antrean panjang kebutuhan dasar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diposisikan sebagai ikhtiar mulia: memastikan anak-anak mendapat asupan layak. Namun ketika belanja pendukung justru tampak lebih dominan daripada substansi utamanya makanan pertanyaan pun bermunculan.

Apakah ini soal prioritas yang melenceng, atau sekadar persoalan tata kelola yang belum rapi?

Kegelisahan publik semakin menemukan bahan bakarnya saat membandingkan perlakuan terhadap relawan MBG dengan nasib guru honorer. Di satu sisi, ada mobilisasi sumber daya besar untuk menjalankan program. Di sisi lain, para pendidik yang menjadi fondasi jangka panjang bangsa masih bergulat dengan upah minim, nyaris tak berubah dari tahun ke tahun. Kontras ini menciptakan jurang persepsi: negara terlihat lebih sigap membiayai program baru ketimbang menuntaskan masalah lama.

Padahal, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi oleh rasa keadilan yang dirasakan merata. Ketika satu sektor tampak “dimanjakan” sementara sektor lain dibiarkan bertahan, publik akan membaca itu sebagai ketimpangan prioritas.

Pemerintah tentu memiliki argumen: distribusi makanan skala nasional membutuhkan logistik yang masif dan efisien. Motor listrik bisa saja dipandang sebagai solusi jangka panjang yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Namun, komunikasi yang tidak utuh membuat kebijakan ini terlihat seperti bangunan megah dengan fondasi yang belum selesai.

Di sinilah pentingnya transparansi dan keberpihakan yang terukur. Publik perlu diyakinkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali ke tujuan utama: meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar memperbesar instrumen pelaksanaannya.

Jika tidak, program sebaik apa pun berisiko kehilangan makna. Ia berubah dari solusi menjadi simbol, simbol jarak antara pengambil kebijakan dan mereka yang seharusnya merasakan manfaatnya.