Catatan Redaksi

Saat Kritik disebut Ancaman: Sinyal Bahaya dari Pernyataan Prabowo Subianto

Foto: Ist

RANAHRIAU.COM- Pernyataan Teddy Indra Wijaya tentang “inflasi pengamat” bukanlah suara tunggal dari ruang Istana. Ia lebih menyerupai gema pantulan dari nada yang sebelumnya telah dimainkan oleh Prabowo Subianto.

Dalam sidang kabinet 13 Maret lalu, Presiden menyampaikan kritik terbuka terhadap para pengamat. Tuduhannya tajam: mereka dinilai menebar kecemasan publik. Bahkan, Presiden menyatakan akan “menertibkan” para pengamat tersebut. Sebuah diksi yang, dalam lanskap demokrasi, bukan sekadar pilihan kata melainkan sinyal kekuasaan.

Di titik ini, persoalan tidak lagi berhenti pada benar atau kelirunya analisis para pengamat. Kritik bisa saja meleset. Tafsir bisa saja bias. Namun, demokrasi tidak dibangun di atas kesempurnaan analisis, melainkan pada kebebasan untuk menguji kekuasaan.

Ketika kritik diposisikan sebagai ancaman, dan pengamat dilabeli sebagai sumber keresahan, maka garis batas mulai bergeser. Dari ruang dialektika menuju ruang kontrol. Dari perdebatan menuju penertiban.

Bahaya sesungguhnya justru terletak pada efek ikutan. Pernyataan dari pucuk kekuasaan kerap tidak berhenti sebagai opini. Ia bisa menjelma menjadi tafsir operasional di lapangan. Aparat keamanan dalam logika stabilitas dapat saja membaca ini sebagai isyarat untuk bertindak. Di saat yang sama, masyarakat sipil bisa mulai menimbang ulang: apakah kritik masih aman untuk disuarakan?

Inilah yang perlu diwaspadai. Bukan karena negara akan seketika berubah represif, tetapi karena ruang kritik bisa menyusut secara perlahan, nyaris tanpa terasa. Seperti udara yang menipis di ketinggian, tidak langsung mematikan, tetapi cukup untuk membuat napas publik tersengal.

Pemerintah tentu berhak membantah, meluruskan, bahkan mengoreksi analisis yang keliru. Namun, membangun narasi bahwa kritik adalah ancaman berisiko menciptakan efek gentar. Padahal, dalam ekosistem demokrasi yang sehat, kritik adalah oksigen, bukan polusi.

Jika “inflasi pengamat” dianggap masalah, maka jawabannya bukan penertiban, melainkan peningkatan kualitas diskursus. Bukan membungkam suara, tetapi memperkaya data. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang kuat bukanlah yang paling sunyi dari kritik, melainkan yang paling tahan diuji olehnya.