Aktivis Gedor Bupati Pasaman Barat: PETI dibiarkan, Dugaan kedekatan Kekuasaan Menguat

Foto: Ist

PASAMAN BARAT, RANAHRIAU.COM – Dua aktivis muda, Muhammad Arsyad dan Ariffutajjali, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Pasaman Barat yang dinilai “diam di tengah riuh” maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Dalam pernyataannya, keduanya menegaskan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun mereka menilai, publik berhak mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang hingga kini belum menunjukkan langkah konkret menertibkan praktik tambang ilegal yang kian terbuka.

“Fakta di lapangan, PETI beroperasi terang-terangan. Tapi pemerintah terkesan tak berdaya. Ini memunculkan dugaan adanya relasi yang tidak sehat antara kekuasaan dan pelaku PETI,” tegas Arsyad.

Pernyataan itu seperti melempar batu ke permukaan air yang sudah lama bergolak. Di tengah masyarakat, menurutnya, mulai muncul persepsi bahwa kepala daerah diduga memiliki kedekatan dengan aktor-aktor di balik aktivitas ilegal tersebut.

Senada, Ariffutajjali menilai pembiaran terhadap PETI bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi masuk dalam pelanggaran serius terhadap hukum dan kewajiban jabatan.

Ia merujuk pada sejumlah regulasi yang dilanggar, mulai dari Undang-Undang Minerba hingga aturan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kerangka hukum, aktivitas tambang tanpa izin bisa berujung pidana berat, termasuk penjara hingga lima tahun dan denda miliaran rupiah.

“Kalau kepala daerah tahu tapi tidak bertindak, patut diduga ada pembiaran. Ini bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang atau kelalaian,” ujarnya.

Lebih jauh, keduanya mengaitkan maraknya PETI dengan bencana ekologis yang terjadi di Pasaman Barat, seperti longsor dan banjir bandang. Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dinilai menjadi pemicu utama, sementara respons pemerintah dianggap belum memadai.

“Ketika bencana datang dari kerusakan yang dibiarkan, itu bukan sekadar musibah, tapi konsekuensi kebijakan,” kata Ariffutajjali tajam.
Di ujung kritiknya, kedua aktivis ini meminta Muhammad Tito Karnavian untuk turun tangan. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bupati Pasaman Barat, bahkan membuka opsi pemeriksaan lebih dalam jika dugaan yang berkembang tidak segera dijawab.

“Kami minta Mendagri serius. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh,” tutup Arsyad.
Kini, sorotan tak hanya tertuju pada aktivitas PETI, tetapi juga pada sikap pemerintah daerah. Di tengah deru mesin tambang ilegal yang terus bekerja, publik menunggu satu hal: keberanian untuk menghentikannya.