Jemaah Terancam Rugi, HIMPUH Warning: Negara harus Hadir, bukan Diam

Wakil Ketua Umum HIMPUH Bidang Umrah, Fatma Kartika Sari

Timur Tengah Bergejolak, Umrah di Persimpangan: HIMPUH Desak Negara Turun Tangan, Jangan Biarkan Jemaah Menanggung Risiko

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Riak konflik di Timur Tengah bukan sekadar gema jauh di peta dunia. Dampaknya kini merambat langsung ke jantung penyelenggaraan umrah Indonesia. Di tengah situasi yang kian tak menentu, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) angkat suara: negara harus hadir, bukan sekadar memberi imbauan.

Dalam Rapat Mitigasi Eskalasi Konflik Timur Tengah yang digelar Selasa (3/3/2026) di Jakarta, HIMPUH secara tegas menyatakan dukungan terhadap pembentukan tim terpadu mitigasi umrah. Forum ini bukan pertemuan biasa. Sejumlah kementerian kunci dan pemangku kepentingan hadir, dari Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, hingga maskapai penerbangan dan para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Hasilnya? Satu kesepakatan penting: dibentuknya pusat koordinasi terpadu untuk menghadapi dampak konflik, dari urusan visa hingga keselamatan jemaah di Tanah Suci.

Bukan Sekadar Penerbangan, Ini Soal Nasib Jemaah

Wakil Ketua Umum HIMPUH Bidang Umrah, Fatma Kartika Sari, tak menutup-nutupi kompleksitas masalah. Baginya, konflik ini bukan cuma soal pesawat yang tertunda atau rute yang berubah.

“Ini bukan hanya soal penerbangan. Ada visa, transportasi, hingga hotel yang sudah dibayar dan sebagian besar bersifat no refund. Penyelenggara butuh kehadiran negara,” tegasnya.

Di balik angka dan kebijakan, ada realitas pahit: jemaah sudah membayar, kontrak sudah diteken, tapi situasi global bisa seketika mengubah segalanya.

Jika negara hanya berhenti di level imbauan? Dampaknya jelas.

“Kalau hanya imbauan tanpa solusi, nanti penyelenggara maupun jemaah yang disalahkan dan dirugikan,” tambahnya, dengan nada yang tak lagi sekadar mengingatkan, tapi memperingatkan.

Mitigasi Disiapkan, Tapi Cukupkah?

Sejumlah langkah konkret mulai disusun. Pemerintah dan stakeholder sepakat membuka kran kebijakan yang lebih fleksibel:

Izin extra flight untuk mengurai kepadatan dan perubahan rute

🎫 Fleksibilitas tiket: refund, reschedule, hingga re-route tanpa biaya tambahan

🛂 Opsi penundaan keberangkatan bagi jemaah yang sudah mengantongi visa

💰 Upaya kompensasi bagi jemaah yang gagal berangkat akibat pembatasan penerbangan

Namun di balik daftar solusi itu, satu pertanyaan besar menggantung:

apakah ini cukup untuk meredam dampak domino dari konflik geopolitik?

Dua Pilihan: Berangkat atau Menunggu

Pemerintah juga memberi garis tegas bagi para penyelenggara:

• Bagi PPIU yang tetap memberangkatkan jemaah, keselamatan menjadi harga mati.
• Bagi yang belum terikat kontrak layanan, penundaan menjadi opsi rasional.

Situasinya kini seperti berjalan di atas jembatan kabut: antara kewajiban kontrak dan risiko keselamatan.

Umrah di Tengah Bayang-Bayang Konflik

Tim terpadu yang dibentuk diharapkan menjadi “ruang kendali” di tengah turbulensi global. Bukan hanya untuk merespons, tapi juga memberi kepastian bagi dua pihak yang sama-sama rentan: jemaah dan penyelenggara.

Karena pada akhirnya, umrah bukan sekadar perjalanan ibadah. Ia adalah harapan yang ditabung bertahun-tahun, doa yang dikumpulkan sedikit demi sedikit.

Dan di tengah konflik yang tak mereka pilih, satu hal yang kini ditunggu. negara benar-benar hadir, bukan sekadar bersuara.