Efisiensi Menyentuh Jantung Anggaran, Ekonom Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia mendorong pemerintah memperketat belanja kementerian dan lembaga. Namun, langkah efisiensi ini mulai menuai kritik tajam dari kalangan ekonom karena dinilai telah menyentuh program inti yang berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut ruang efisiensi pada 2026 semakin terbatas. Jika sebelumnya pemangkasan difokuskan pada belanja non-prioritas, kini pemerintah mulai masuk ke wilayah yang lebih sensitif.

“Efisiensi sekarang tidak lagi di pinggiran, tapi sudah menyentuh program inti. Ini yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Bhima mengungkapkan beberapa pos yang masih bisa dirasionalisasi, seperti pengadaan di sektor pertahanan dan keamanan yang belum mendesak, belanja penunjang, hingga penundaan program tertentu. Program seperti Koperasi Desa (Kopdes) serta sebagian proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai bisa ditunda, dengan fokus sementara pada aspek pemeliharaan.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pengalaman efisiensi pada awal 2025 yang sempat menciptakan ruang fiskal hingga Rp 300 triliun. Namun, kebijakan tersebut berdampak pada tertahannya belanja pemerintah di semester pertama, yang akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II.

“Kalau pendekatan yang sama kembali digunakan, efeknya bisa berulang: defisit terkendali, tapi pertumbuhan ekonomi melambat,” jelas Yusuf.

Ia juga menyoroti belum adanya realokasi terhadap program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih yang total anggarannya mendekati Rp 400 triliun. Padahal, dengan asumsi harga minyak mencapai USD 100 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.800 per dolar AS, tambahan beban fiskal diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.

Menurut Yusuf, sebagian tekanan tersebut sebenarnya dapat ditutup melalui penyesuaian pada program-program besar tersebut. Namun hingga kini, pemerintah masih memilih mempertahankan anggaran program prioritas.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada dilema klasik: menjaga stabilitas fiskal atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah tekanan global yang semakin kuat, setiap kebijakan efisiensi tak hanya soal penghematan, tetapi juga soal menjaga keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.