DPR Minta Pemerintah Antisipasi Tekanan APBN akibat Konflik Timur Tengah

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mewaspadai potensi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut Said, ketegangan geopolitik global berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan fiskal nasional. Karena itu, pemerintah perlu menyusun prioritas belanja secara lebih selektif, dengan memilah program yang benar-benar mendesak dan program yang masih dapat ditunda.

“Pemerintah perlu memilah prioritas belanja negara. Mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda,” ujar Said.

Program yang Bisa Ditunda

Said menilai beberapa program pembangunan masih dapat dijadwalkan ulang tanpa mengganggu stabilitas ekonomi jangka pendek.

Di antaranya adalah program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) serta pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol yang bersifat multiyears.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut masih memungkinkan untuk ditunda sementara waktu apabila kondisi fiskal negara menghadapi tekanan.

Subsidi LPG Perlu Diperbaiki

Selain meninjau program pembangunan, Said juga meminta pemerintah menajamkan kebijakan subsidi energi, khususnya subsidi LPG yang dinilai masih belum tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem distribusi dan pengawasan agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

MBG Tetap Wajib Dilaksanakan

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Said menegaskan program tersebut termasuk dalam klaster mandatory anggaran pendidikan sehingga wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun demikian, ia menekankan bahwa tata kelola program harus terus diperbaiki agar pelaksanaannya efektif dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

“Programnya wajib, tetapi pengelolaannya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan Said tersebut menjadi sinyal bahwa DPR mulai mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola fiskal negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.