Serap Aspirasi, Wakil Ketua III DPRD Bengkalis merealisasikan Bantuan Nyata Ditengah Kegiatan Reses

Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menuntaskan kegiatan reses di Kecamatan Bathin Solapan selama enam hari, mulai 8 hingga 13 Februari 2026. Sedikitnya delapan titik dikunjungi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Tak hanya menampung keluhan warga, Hendrik juga merealisasikan sejumlah bantuan nyata di tengah kegiatan reses. 

Di Desa Buluh Manis, ia menyerahkan bantuan rebana senilai Rp4 juta serta bantuan penerangan jalan umum (PJU) sekitar Rp3 juta guna mendukung aktivitas keagamaan dan meningkatkan keamanan lingkungan.

Perhatian juga diberikan kepada warga Desa Pematang Obo yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sebanyak 40 tangki air bersih disalurkan untuk membantu kebutuhan warga yang telah lebih dari satu bulan kesulitan mendapatkan air bersih.

Selain itu, Hendrik turut membantu perbaikan jalan lingkungan di Desa Simpang Padang dengan anggaran sekitar Rp10 juta. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat dan menunjang aktivitas ekonomi warga.

Selama reses berlangsung, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kendala pengurusan BPJS dan KTP, lampu PJU yang mati total, peningkatan infrastruktur jalan, bantuan fasilitas rumah ibadah, hingga persoalan lapangan kerja dan kebutuhan pelatihan serta sertifikasi keterampilan bagi generasi muda.

Sejumlah warga juga menyampaikan apresiasi atas usulan reses sebelumnya yang telah direalisasikan, khususnya di sektor infrastruktur dan fasilitas keagamaan. Mereka berharap program serupa dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Gerindra Kabupaten Benglalis ini menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap dan mengawal kebutuhan masyarakat agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Ia memastikan seluruh masukan warga Bathin Solapan akan diperjuangkan dan diupayakan terealisasi pada Tahun Anggaran 2027.

“Pelayanan BPJS dan administrasi kependudukan perlu dipermudah. Untuk PJU dan infrastruktur jalan, akan kita dorong melalui mekanisme penganggaran. Begitu juga dengan pelatihan tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing,” ujar Hendrik kepada riauaktual.com Jumat, (13/2/2026). 

Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga.