PMII Riau Buka Suara: Polri harus di Bawah Presiden, Jangan Ditunggangi Kepentingan Politik

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Riau secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, menilai penegasan tersebut sebagai langkah krusial dan tidak bisa ditawar dalam menjaga arah reformasi serta mencegah politisasi institusi kepolisian. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara, Selasa (27/01/2026). 

Menurut Ghulam Zaky, menempatkan Polri di bawah Presiden bukan sekadar soal struktur, melainkan menyangkut netralitas, profesionalisme, dan independensi penegakan hukum.

“Penegasan ini adalah amanat reformasi. Polri harus berdiri tegak sebagai institusi negara, bukan alat kepentingan politik sektoral,” tegasnya.

Ia secara keras menanggapi kembali munculnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurutnya, gagasan tersebut justru berpotensi melemahkan Polri, menciptakan konflik kewenangan, dan mengaburkan garis komando.

“Kalau Polri ditarik ke bawah kementerian, itu bukan penguatan, tapi kemunduran reformasi,” ujarnya.

Ghulam Zaky menegaskan, penguatan Polri seharusnya dilakukan melalui reformasi internal yang berkelanjutan, bukan dengan mengutak-atik struktur kelembagaan yang berisiko besar terhadap akuntabilitas institusi.

“Reformasi sejati itu soal integritas, transparansi, dan keberpihakan pada keadilan, bukan sekadar memindahkan Polri ke bawah payung baru,” katanya.

PKC PMII Riau juga mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di akhir pernyataannya, Ghulam Zaky menegaskan bahwa PMII akan terus berada di garis depan sebagai elemen masyarakat sipil yang kritis, independen, dan berani bersuara dalam mengawal reformasi sektor keamanan nasional.

“Polri yang kuat adalah Polri yang profesional, terbuka terhadap kritik, dan benar-benar berpihak pada keadilan,” pungkasnya.