Polda Riau Tegaskan Komitmen Terapkan Keterbukaan Informasi Publik

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Kepolisian Daerah (Polda) Riau menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau di Kompleks Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (26/1/2026).

Zahwani mengatakan keterbukaan informasi publik penting untuk mencegah beredarnya informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat. Karena itu, Polda Riau berupaya menjalankan amanat undang-undang secara maksimal.

Di lingkungan Polri, lanjut Zahwani, telah tersedia unit khusus Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berfungsi melayani permintaan informasi publik secara transparan dan akuntabel. Zahwani juga menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Riau.

Dalam kunjungan tersebut, Zahwani didampingi Kasubbid PID AKBP H. Nasution, Kasubbid Penerangan Masyarakat AKBP Rudi Samosir, serta sejumlah personel Bidang Humas Polda Riau. Rombongan diterima langsung Ketua KI Riau Tatang Yudiansyah bersama Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Asril Darma dan staf.

Selain memperkuat sinergi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Zahwani untuk memperkenalkan diri sebagai Kabid Humas Polda Riau yang baru dilantik pada 14 Januari 2026. Ia menyebutkan pernah bertugas di Polda Riau pada bidang Reserse dan menjadi Kapolres pertama Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Ketua KI Riau Tatang Yudiansyah menyambut baik komitmen Polda Riau terhadap keterbukaan informasi publik. Ia menyatakan, berdasarkan hasil sementara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, implementasi KIP di Polda Riau menunjukkan peningkatan signifikan.

“Polda Riau berpotensi menjadi percontohan bagi badan publik lainnya, baik dari sisi layanan, kesiapan personel, maupun sarana pendukung,” kata Tatang.