Empat Gubernur Riau, 4 Kisah Korupsi: Ketika Kekuasaan jadi Mesin Balas Modal Politik

PDIP menohok balik tudingan bahwa sistem pemilu biang korupsi kepala daerah. Deddy Sitorus menyebut: yang busuk bukan sistemnya — tapi manusianya.

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Riau kembali jadi contoh telanjang dari penyakit lama republik ini: kekuasaan yang dijadikan investasi pribadi. Empat gubernur berturut-turut terseret kasus korupsi. Dari ruang rapat DPRD hingga ruang tahanan KPK, Riau seperti tak pernah benar-benar sembuh dari demam uang panas.

Wacana pun merebak: sistem pemilihan kepala daerah langsung dituding sebagai biang keladi. Tapi Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menepis tudingan itu tajam-tajam.

"Korupsi itu bukan karena sistem pemilihan. Korupsi itu karena manusia yang rakus dan sistem yang dibiarkan longgar. Kalau menyalahkan demokrasi, itu analisis yang malas,” kata Deddy, Jumat (7/11/2025).

Menurut Deddy, akar persoalan korupsi ada pada karakter pejabat dan lemahnya pengawasan, bukan pada mekanisme pemilihan langsung.

“Banyak pejabat yang tak dipilih rakyat juga korup — menteri, ASN, aparat hukum, bahkan direksi BUMN. Jadi jangan pura-pura suci hanya karena tidak lewat pemilu,” ujarnya menyindir.

Deddy tak menampik, biaya politik memang tinggi dan jadi beban berat bagi calon kepala daerah. Tapi ia menegaskan, biaya besar bukan alasan membenarkan tangan kotor.

“Masalahnya bukan sekadar uang kampanye, tapi minimnya moral dan literasi politik. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, sistem apapun akan bobrok,” tegasnya.

Pernyataan Deddy itu sekaligus menohok Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, yang sebelumnya menyebut tingginya biaya politik sebagai akar korupsi kepala daerah di Riau.

Boyamin menuding, calon kepala daerah harus menggelontorkan dana besar untuk rekomendasi partai dan logistik politik lalu mencari “balasan modal” begitu duduk di kursi kekuasaan.

Namun Deddy menilai dalih semacam itu justru menormalisasi kejahatan.

“Kalau karakter pejabatnya busuk, mau sistemnya gratis pun tetap korup. Integritas tidak bisa dibeli dengan ongkos kampanye,” ujarnya menutup.

Kini publik menatap getir ke arah Riau. Empat gubernur telah jatuh karena kasus yang sama. Tapi sistem politik dan moral birokrasi tampak masih berjalan di tempat. Korupsi di Riau bukan sekadar kejahatan uang — tapi tragedi moral yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.

Dan di tengah sinisnya publik terhadap demokrasi, suara Deddy terdengar sebagai pengingat pahit:

“Jangan salahkan demokrasi. Salahkan manusia yang memperkosa demokrasi.”