Ustadz Abdul Somad dan Abdul Wahid: Cermin Retak Antara Dakwah dan Kekuasaan

Foto: Ist

Ketika moralitas bersentuhan dengan kekuasaan, yang tersisa hanyalah ujian antara menjaga prinsip atau tenggelam dalam kedekatan.

RANAHRIAU.COM- Kasus yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid bukan hanya mengguncang ruang politik, tapi juga menggugah nurani masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi nilai agama dan marwah kepemimpinan.

Di tengah badai itu, nama Ustadz Abdul Somad (UAS) ikut diseret dalam perbincangan publik karena kedekatan personalnya dengan sang gubernur.

Sebagian orang menafsirkan kedekatan itu sebagai hubungan politik. Sebagian lagi melihatnya sebagai silaturahmi biasa antara seorang ulama dan umara.

Namun, di atas semua tafsir itu, ada pelajaran besar yang harus direnungkan: bagaimana menjaga batas antara dakwah dan kekuasaan, antara ukhuwah dan kompromi moral.

Dua Jalan, Satu Tanah Bertuah

Baik UAS maupun Abdul Wahid sama-sama dari bumi yang sama — tanah Melayu Riau yang religius dan beradat.

Keduanya membawa semangat yang serupa: memperjuangkan nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

UAS melangkah dari mimbar ke mimbar, menyuarakan tauhid dan akhlak. Abdul Wahid meniti tangga kekuasaan dengan membawa jargon perubahan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, garis nasib membuat keduanya menempuh arah berbeda. Kini, ketika satu nama dielu-elukan di mimbar dakwah, nama lainnya justru bergema di ruang pemeriksaan KPK.

Inilah kenyataan getir yang menjadi cermin bagi kita semua — bahwa jalan dakwah dan jalan kekuasaan tidak selalu seiring sejalan.

Ujian Moral di Negeri Melayu

Kasus Abdul Wahid sejatinya bukan sekadar perkara hukum, tapi juga soal moral publik.

Ia menguji keyakinan kita bahwa simbol religius tidak otomatis menjamin kesucian tindakan. Bahwa tak ada jubah agama yang cukup tebal untuk menutupi noda korupsi.

UAS sendiri dikenal tegas menolak praktik kecurangan dan penyelewengan amanah. Dalam banyak ceramah, ia mengingatkan bahwa pemimpin yang khianat terhadap rakyat akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

Kini, pesan itu bergema kembali di tanah kelahirannya sendiri — bukan sebagai tudingan, melainkan sebagai pengingat keras bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan kemuliaan.

Keteladanan yang Diharapkan

Dalam budaya Melayu Riau, ulama dan pemimpin bagaikan dua sisi mata uang. Satu mengajar, satu mengatur. Satu menuntun, satu menegakkan. Keduanya diharapkan berjalan bersama menjaga marwah negeri.

Namun, hubungan itu hanya akan bermakna bila didasari nilai dan prinsip. Ulama tidak boleh kehilangan keberaniannya menegur. Pemimpin tidak boleh kehilangan kerendahan hati untuk dinasihati.

Bagi masyarakat Riau yang religius, kedekatan UAS dan Abdul Wahid seharusnya dilihat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, bukan politisasi.

Tapi di saat yang sama, kita juga menuntut agar setiap tokoh publik, baik ulama maupun pejabat, menunjukkan sikap jelas terhadap integritas dan kebenaran.

Refleksi untuk Riau

Kasus ini telah membuka kembali luka lama: betapa negeri yang kaya akan sumber daya dan religiusitas justru berkali-kali tercoreng oleh perilaku pejabat yang lupa diri.

Dari satu periode ke periode lain, bayang-bayang korupsi seolah tak mau pergi dari Riau.

Dalam situasi seperti ini, sosok UAS tetap dibutuhkan — bukan untuk membela siapa pun, tetapi untuk menjadi penyeimbang moral yang menjaga akal sehat umat dari kabut fanatisme dan kepentingan.

Sejarah tidak akan menulis seberapa dekat hubungan antara UAS dan Abdul Wahid, tapi akan mencatat seberapa kuat keduanya menjaga jarak antara iman dan godaan kekuasaan.

Dan bagi masyarakat Riau, inilah saatnya kembali menegakkan nilai Melayu sejati: “Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.”

Karena tanpa itu semua, negeri ini akan terus kehilangan marwahnya — di hadapan Tuhan, dan di mata dunia.

Penulis : Abdul Hafidz AR, S. IP, Penulis adalah pemerhati sosial-politik Riau, Pimred RanahRiau.com, dan pegiat literasi publik yang fokus pada isu moralitas dan kepemimpinan daerah.