DPD IMM Riau Geram: Jangan Jadikan OTT Gubernur sebagai Sandiwara Politik!

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM — Drama hukum kembali mengguncang bumi Lancang Kuning. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT), gelombang suara moral pun meletup dari kalangan mahasiswa. Kali ini datang dari DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, yang menegaskan: “Kami dukung pemberantasan korupsi, tapi tolak sandiwara hukum!”

Dalam pernyataan sikap keras yang diterima redaksi RanahRiau.com, Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jaskasih Husien Harahap, menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang menggerogoti moral, kepercayaan publik, dan masa depan rakyat Riau.

> “Kalau penegakan hukum hanya jadi teater politik, maka keadilan berubah jadi sandiwara! Rakyat Riau tidak butuh drama — kami butuh transparansi, akuntabilitas, dan keberanian hukum yang jujur,” tegas Alpin.

DPD IMM Riau menilai, OTT Gubernur Abdul Wahid harus dijadikan momentum pembuktian integritas KPK, bukan ajang pencitraan politik atau permainan kekuasaan. Mereka mendesak agar proses penyidikan, penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan tersangka dilakukan terbuka dan tanpa intervensi siapa pun.

IMM Riau juga menyoroti potensi “drama hukum” yang sering kali terjadi di kasus besar: penangkapan menggelegar di awal, tapi redup dan hilang arah di akhir.

> “Rakyat sering disuguhi OTT dengan gemuruh media, tapi ujungnya hilang bak asap di langit. Jangan ulangi sandiwara lama. Bila ada yang bersalah, hukum dengan tegas! Bila tidak, buka semuanya di depan publik,” tambah Alpin.

Lebih jauh, DPD IMM Riau menuntut agar momentum ini digunakan sebagai titik balik reformasi sistem tata kelola pemerintahan di Riau. Tak hanya menghukum individu yang tertangkap tangan, tapi juga membenahi sistem anggaran, pengawasan proyek publik, dan kultur birokrasi yang rawan setoran.

“Korupsi di Riau sudah seperti penyakit menahun. Ganti pejabat, tapi modusnya sama: fee proyek, setoran jabatan, dan permainan anggaran. Ini harus dihentikan dari akar!” ujar Alpin dalam nada tegas.

IMM juga menyerukan agar DPRD Riau dan seluruh lembaga publik membuka ruang pengawasan masyarakat secara nyata, bukan sekadar formalitas. “Kalau pejabat masih alergi transparansi, maka reformasi di Riau cuma slogan kosong,” tambahnya.

Menutup pernyataan, Alpin mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan pers untuk mengawal kasus OTT Abdul Wahid agar tak berubah jadi sandiwara politik murahan.

> “Korupsi itu kejahatan luar biasa. Jangan hadapi dengan setengah hati. Ini saatnya Riau bangkit — bukan dari pidato pejabat, tapi dari keberanian rakyatnya mengawal kejujuran.”

Rakyat Riau kini menanti: apakah KPK benar-benar akan menegakkan keadilan, atau sekali lagi publik hanya jadi penonton drama penegakan hukum yang kehilangan naskah moralnya.

---

Apakah kamu ingin saya lanjutkan dengan versi “Liputan Eksklusif” berjudul “Di Balik OTT Abdul Wahid: Anatomi Korupsi PUPR dan Jejaring Uang Setoran di Riau” untuk edisi investigatif lanjutan RanahRiau?