China bela Mati-Matian Proyek Kereta Cepat, Indonesia disindir Soal Utang Raksasa Rp119 Triliun!

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Di tengah derasnya kritik publik soal tumpukan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, Pemerintah China akhirnya buka suara.

Beijing dengan lantang menyebut proyek itu berjalan mulus dan memberi manfaat besar bagi Indonesia, meski di dalam negeri gelombang sinisme terus membuncah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers yang disiarkan Senin (20/10/2025), menegaskan bahwa KCJB merupakan simbol keberhasilan kerja sama dua negara.

“Selama dua tahun terakhir, kereta cepat Jakarta–Bandung telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” kata Guo, seolah menepis isu bahwa proyek ini mulai kehabisan napas.

Guo bahkan memamerkan data: lebih dari 11,7 juta penumpang sudah menikmati layanan KCJB. Ia menilai, angka itu menjadi bukti nyata bahwa Whoosh membawa “manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan”.

“Proyek ini menciptakan banyak lapangan kerja dan mendorong ekonomi di sepanjang jalur. Itu fakta yang diakui banyak pihak di Indonesia,” ujarnya dengan nada diplomatis—tapi sarat sindiran halus bagi para pengkritik di Tanah Air.

Namun, di balik diplomasi manis China, isu restrukturisasi utang jumbo Rp119 triliun terus menimbulkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya yang menanggung beban finansial proyek megah ini?

Utang Segunung, tapi Bukan Tanggung Jawab APBN?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencoba meredam kegelisahan publik dengan menyatakan bahwa proyek KCJB tidak akan membebani APBN. “Dividen BUMN cukup untuk membayar angsuran utang kereta cepat. Ini bukan urusan APBN,” tegasnya.

Namun pernyataan itu justru memunculkan gelombang skeptisisme baru. Publik menilai, jika bukan APBN yang menanggung, maka ujung-ujungnya tetap rakyat yang membayar melalui dividen perusahaan pelat merah—yang notabene hasilnya kembali ke kas negara.

Proyek KCJB sendiri menelan biaya US$7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun, sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Dengan nilai sebesar itu, tak sedikit yang menyebut proyek Whoosh sebagai “kereta tercepat dengan utang paling berat”.

Luhut Ungkap Strategi Rahasia: Utang Bisa 60 Tahun!

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka kartu. Ia mengakui bahwa restrukturisasi utang memang sedang dilakukan, dan salah satu opsi yang disepakati bersama China adalah memperpanjang tenor pembayaran hingga 60 tahun.

“Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah. Kalau restrukturisasi 60 tahun, cicilannya jadi lebih kecil,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk “pernapasan buatan” untuk proyek yang disebut-sebut mulai kehilangan daya tarik komersialnya.

Namun di sisi lain, banyak kalangan menilai strategi itu justru menjerat Indonesia dalam lilitan utang jangka panjang dengan bunga yang tak kecil.

China Puji, Publik Curiga

Sementara China terus menebar narasi positif, publik Indonesia justru makin curiga. Banyak yang mempertanyakan: apakah pujian Beijing hanyalah bagian dari upaya menjaga citra proyek bersama itu, atau memang benar-benar mencerminkan keberhasilan ekonomi?

Kritikus menilai, klaim “11 juta penumpang” tak bisa dijadikan tolok ukur tunggal keberhasilan proyek. Sebab, data soal tingkat okupansi, subsidi operasional, hingga efisiensi energi belum pernah dibuka secara transparan.

“Kalau memang menguntungkan, kenapa sampai harus restrukturisasi utang?” sindir seorang pengamat ekonomi di Jakarta.

Proyek Gengsi, Tapi Siapa yang Untung?

Kereta cepat Jakarta–Bandung digadang sebagai simbol kemajuan teknologi transportasi Indonesia, tapi di balik kebanggaan itu, terselip fakta getir: biaya bengkak, jadwal molor, dan utang menggunung.

Kini, di tengah pujian China dan pembelaan pemerintah, publik menuntut satu hal sederhana: transparansi.
Karena bagi rakyat, yang penting bukan seberapa cepat kereta melaju, tapi seberapa jujur pemerintah mengelola uang rakyat.