Bengkalis - Sungai Pakning

Masalah Penyebrangan RoRo Bentuk Kelemahan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

M.Fachrorozi, salah Seorang Masyarakat Pulau Bengkalis

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Sekian bulan berjalan bukan merupakan waktu yang sederhana buat penyelesaian suatu persoalan, mestinya sejak gejolak terjadi, Pemerintah sudah harus lebih fokus pada permasalahan yang ada. 

Apalagi semua kebijakan adanya di tangan pemerintah daerah yang seharusnya jauh lebih peka atas kondisi lapangan, terutama Bupati Bengkalis yang menjadi ujung tombak kebijakan strategisnya.

Ungkap salah seorang warga Bengkalis M.Fachrorozi yang selama ini di kenal cukup kritis atas berbagai persoalan yang ada di daerah ini. Pria yang akrab disapa Agam ini cukup menyayangkan atas permasalahan yang berlarut larut tanpa adanya penyelesaian dengan jelas. 

"Sehingga gelombang protes dari berbagai pihak pun akhirnya tak lagi dapat di bendung, baik itu protes dari masyarakat maupun mahasiswa tentunya hal tersebut menjadi sesuatu yang pantas dan wajar," Ungkap Agam ke RANAHRIAU.COM, Jumat (17/10/2025). 

Bagaimana tidak, sambungnya, oleh karena persoalan tersebut cukup krusial bagi kepentingan daerah ini sendiri, di tambah penyebrangan RoRo menjadi urat nadi utama sebagai arus keluar masuk pulau Bengkalis. Yang mana berbagai lini kepentingan memanfaatkan jalur tersebut, dengan masih belum teratasinya permasalahan penyebrangan ini.

"Sekaligus menandakan bentuk ketidakmampuan pemerintah daerah terutama sekali beban moral tersebut berada penuh di tangan Bupati, dan tentunya preseden buruk ini tak dapat terelakkan," sebutnya.

Foto: Kondisi Amburadul di Pelabuhan RoRo Bengkalis, Jumat (17/10/2025). 

Lebih lanjut, upaya protes mahasiswa dan masyarakat pada level penanggung jawab dinas sudah dilakukan. Namun, masih belum juga dapat teratasi. Selanjutnya, sudah tentu Kepala Daerah nya, ya itu Bupati Kasmarni sendiri yang harus berkemampuan lebih. 

"Jangan cuma sebatas mengisi program serimonial belaka yang indikasinya lebih kepada muatan pencitraan seakan paling punya kinerja," singgung Agam dengan nada kesal.

Kembali, nah disini saatnya pembuktian salah satu tantangan kemampuan bersikap yang arif dan bijak dari seorang kepala daerah atas persoalan depan mata. Kemampuan kongkrit dari sekelas Bupati harus dituntut, oleh karena tidak ada lagi sektor perangkat daerah yang punya wewenang lebih.

"DPRD sendiri pun yang harusnya punya kepekaan sebagai lembaga aspiratif, malah dapat di pandang nihil nilai kesadaran atau mungkin saja tak punya kemampuan bersikap, bahkan tak mengerti fungsi," tegas Agam. 

Terbukti yang hingga saat ini belum memberikan solusi, sebagai saran, solusi jangka pendek yang harus disikapi, oleh karena tidak mampu dan juga menimbulkan kekisruhan. Maka kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) mesti segera di non aktifkan atau di ganti.

"Lalu berikutnya Bupati harus segera mengembalikan jumlah armada penyebrangan yang memadai hingga beroperasi normal, dan sekaligus benahi sistem agar tidak lagi terjadi situasi semaunya di lapangan. Semua pihak berlaku sama wajib antre dan bayar oleh karena fasilitas publik. Ketegasan ini menjadi wilayah kapasitasnya kepala daerah," bebernya. 

"Tidak ada tempo lagi, sebut Agam, kemampuan Bupati harus ditunjukkan dengan keputusan kerja nyata, bukan lagi larut dengan skema serimonial, omong kosong (Bullshit) itu, sebagai catatan kelancaran penyebrangan RoRo juga menjadi bagian dari jawaban kondisi ekonomi global negeri yang sedang memprihatinkan," tutupnya