Perambahan Hutan Kawasan Masih Terus Berlangsung di Sumpu, Pangkalan Indarung dan Tanjung Medang

Perambahan Hutan Kawasan Masih Terus Berlangsung di Sumpu, Pangkalan Indarung dan Tanjung Medang

Hutan Sumpu (ktc)

KUANSING - Sejumlah kawasan hutan di kabupaten Kuansing kini telah dirambah oleh berbagai oknum. Baik oknum masyarakat maupun okum perusahaan. Hingga kini sedikitnya tercatat lebih 30 ribu hektar kawasan hutan telah dirambah.

Seperti halnya kondisi hutan kawasan produksi terbatas (HPT) di Desa Sumpu, Tanjung Medang, dan Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi dan Hulu Kuantan hingga kini terus berlangsung.

Sekedar diketahui, hutan yang sudah dirambah dengan alat berat excavator tersebut, sebagian besar sudah ditanami sawit, bahkan akses jalan ke lokasi pun juga sudah bagus.

Di lokasi, awak media menemukan sejumlah alat berat excavator yang tengah beroperasi melakukan perambahan. Konon kabarnya, pelaku berinisial A, RD dan sejumlah rekannya yang lain.

Selain nama-nama tersebut, salah seorang masyarakat Hulu Kuantan yang enggan dituliskan namanya mengaku banyak lagi nama-nama lain yang diduga terlibat dalam perambahan hutan kawasan tersebut.

" Selain ADS, dan RDI, banyak lagi yang lain. Mereka sudah lama merambah lahan untuk perkebunan kelapa sawit perorangan, maupun untuk perusahaan. Lahan disitu kan dijual dengan harga murah, mulai dari 12 juta, sampai 18 juta per hektar," ungkapnya.

Menindaklanjuti pengakuan warga tersebut, kepala UPT KPH Singingi,  Azmir dikonfirmasi wartawan, mengaku belum mengetahui hal tersebut. Bahkan ia berjanji akan menindak tegas terhadap siapa saja yang terlibat dalam perambahan HPT disana.

" terimakasih informasinya ya, saya masih di Pekanbaru. Senin atau Selasa saya di Taluk. Nanti saya instruksikan anggota saya ke lokasi," pungkas Azmir.

sekedar diketahui, sanksi Hukum Terhadap Perambahan Hutan adalah pasal 50 ayat (3) huruf b dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan." Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat pada sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan.

Editor : Eki Maidedi
Komentar Via Facebook :