Sengketa Informasi di KI Riau, LIRA Inhu: Ada Keganjilan di Desa Lirik Area

Sengketa Informasi di KI Riau, LIRA Inhu: Ada Keganjilan di Desa Lirik Area

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau mulai menyidangkan sengketa informasi publik (SIP) antara pemohon Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Indragiri Hulu dengan termohon PPID Desa Lirik Area Kabupaten Indragiri Hulu,  Selasa (14/9/2021), di ruang sidang Majelis KI Riau. 

Sengketa yang diajukan pemohon terkait informasi tentang Perda Desa Lirik Area, LPJ/SPJ ADD/DD Lirik Area tahun 2015-2016, peta wilayah Desa Lirik Area dan peta wilayah komplek Pertamina Lirik. 

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal legal standing para pihak yang bersengketa dipimpin Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan didampingi Jhony Setiawan Mundung dan Alnofrizal (anggota). 

Sedangkan pemohon hadir langsung Ketua LIRA Inhu Tio Nakta. Sementara, termohon dihadiri atasan PPID Utama Pemkab Inhu yakni Kabid IKP Mahmudi didampingi unsur Pemdes dan Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Inhu.

Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan menyatakan, sidang dapat dilanjutkan dan terbuka untuk umum karena telah memenuhi persyaratan, termasuk legal standing para pihak yang bersengketa. Anggota majelis Alnofrizal kemudian mempertanyakan kepentingan pemohon mengajukan sengketa informasi tersebut apakah atas nama pribadi atau LSM, dan dijawab pemohon atas nama lembaganya, yakni LSM LIRA Inhu. 

Pemohon juga menyampaikan alasan mengajukan sidang sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Riau. Sebelumnya, kata pemohon, sesuai regulasi permohonan informasi publik yang diatur UU no 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pihaknya sudah mengajukan permintaan informasi kepada atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada 18 Mei 2021 dengan mengisi formulir informasi.

Pada 8 Juni 2021, pemohon menerima jawaban pemberian data informasi yang disampaikan oleh petugas pelayananan informasi PPID Utama Pemkab Inhu atas nama Hazi Syukri Wanda. Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan pada tanggal 23 Juni 2021 karena informasi yang disampaikan termohon tidak sesuai dengan yang diminta. 

Surat informasi berikutnya yang disampaikan termohon kepada pemohon juga sesuai dengan daftar informasi yang dimintakan pemohon. Sehingga pada 18 Agustus 2021 pemohon resmi mengajukan surat permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Riau.

Dalam sidang perdana yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat kedua belah pihak. Kemudian meneriman dan sepakat melanjutkan persidangan ke tahap mediasi. Soal jadwal mediasi, selain itu pemohon juga menambahkan satu point sengketa informasi, yakni LPJ/SPJ DD Lirik Area tahun 2015-2020.

Desa Lirik Area di Kompleks Migas

Sengketa informasi yang diajukan LIRA Inhu ini termasuk yang menarik. Sebab, seperti disampaikan pemohon Tioknata kepada Majelis Komisioner dalam persidangan, Desa Lirik Area berada dalam komplek Migas, yakni Pertamina Lirik dengan jumlah warga desa diperkirakan sebanyak 50 KK. Itupun sebagian di antaranya adalah karyawan Pertamina Lirik.

Selain itu yang dia tahu, kata Tio, komplek migas demikian berada di bawah naungan tiga menteri, yakni Menteri BUMN, Keuangan dan Menteri ESDM. 

"Sekarang dihandle oleh Kementrian Desa. Secara aturannya kan tidak boleh seperti itu," tutur Tio.

Karena alasan itu pula, sebut Tio, pihak LSM Lira Inhu mempertanyakannya. 

"Intinya kami ingin mengetahui status peta DD Lirik Area itu dan keabsahannya secara hukum," jelas pemohon. 

Terkait hal itu, pihaknya sudah mencoba minta data informasi yang diinginkan ke PPID Utama Pemkab Inhu. 

"Tetapi pihak PPID tidak bisa membuktikan atau memperlihatkan kepada kita baik salinan atau hard-copynya. Itu alasan utama kami mengajukan permohonan informasi ini," terang Tio.

Kepada media yang menghubungi seusai sidang perdana di KI, Tio Nakta mengungkapkan pihaknya melihat ada sesuatu yang ganjil di Desa Lirik Area. Bila desa-desa lain dituntut untuk memajukan ekonomi desa, membangun desa agar lebih baik, mempertanggungjawabkan dana yang digunakan, semuanya jelas. Ada yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk LPJ/SPJ ADD/DD mereka.

Tetapi Desa Lirik Area apa yang harus dibangun, mereka tidak memiliki lahan dan berada di komplek Migas. 

"Jadi bagaimana dengan dana desa yang mereka terima selama ini..? Kemana dananya ?" tanya Tio.

Selain itu tentu juga akan menimbulkan kecemburuan dari desa-desa lainnya di Inhu. "Itu yang ingin kami pelajari. Bagaimana yang sebenarnya," imbuh Tio.

Meski begitu, kata Tio, pihaknya tidak dalam kapasitas menentukan apakah itu salah atau benar. 

"Kami akan mempelajarinya nanti. (setelah menerima data informasi yang dimintakan)," kata Tio mengakhiri.

Editor : Eriz
Sumber : rilis
Komentar Via Facebook :