Bahas Kekayaan Alam dan Migas RIau

PPUU DPD RI, FGD Bersama UMRI

PPUU DPD RI, FGD Bersama UMRI

PEKANBARU, RanahRiau.com - Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Universitas Muhammadiyah Riau, Kamis (9/6/16).

FGD tersebut, diadakan dalam rangka Inventarisasi Materi Prolegnas RUU, Prioritas tahun 2017, yang bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Riau.

Tampak hadir 9 Anggota DPD RI dari masing-masing wilayah di Indonesia, yang tergabung dalam PPUU DPD RI. Diantaranya Djasarmen Purba (Kepri), Intsiawati Ayus (Riau), Darmayanti Lubis (Sumut), Emma Yohanna (Sumbar), Asmawati (Sumsel), Anang Prihantoro (Lampung), Hery Erfian (Bangka Belitung), Abdul Jabar Toba (Sultra), Syafrudin Atasoge (NTT).

Dalam sambutannya, Pimpinan PPUU Djasarmen Purba menyampaikan, maksud dan tujuan diadakan FGD ini tak lain ialah ingin mendapatkan masukan, gagasan, serta pandangan-pandangan dari Daerah dalam menyusun RUU.

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) UMRI, Jupendri, menyampaikan bahwa keberadaan UUD selama ini seperti mengaburkan ideologi masyarakat. Seperti contoh Pasal 33 UUD 1945, menurut dia pada dasarnya bersifat kerakyatan. Namun dalam pelaksanaannya mengarah kapitalis.

"Untuk itulah. Jika diinginkan masukan dari kami unsur akademik, agar  perancangan UUD harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Dampak seperti apa yang akan terjadi ketika pelaksanaan UUdlD tersebut," kata dia.

Sementara dalam penyampaian materi, ada Empat narasumber yang menjadi pembicara pada FGD tersebut. Diantaranya yakni, Intsiawati Ayus, Kusno Abadi (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau), DR. Elfiandri (Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim), DR. Hasanuddin (Ketua Prodi S2 Ilmu Politik Universitas Riau).

"Ada suatu keinginan dari PPUU agar Prolegnas mengalir dari Prolegda terlebih dahulu. Artinya apa yang dituangkan dalam UUD mengakomodir kepentingan Daerah." Ujar Intsiawati.

Terkait Provinsi Riau sendiri. Dialog dan tanya jawab yang terjadi pada FGD ini, membahas soal keanekaragaman budaya dan kekayaan alam Migas di Riau, yang sudah seharusnya dimerdekakan dari pihak luar. (Nof)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :