Hj. Azlaini Agus

Jangan jadikan Warga negara sebagai musuh Polri, hanya karena berbeda posisi dan pandangan

Jangan jadikan Warga negara sebagai musuh Polri, hanya karena berbeda posisi dan pandangan

RANAHRIAU.COM- Aksi Unjuk rasa tanggal 23 November 2020 yang Menolak Kedatangan IB HRS, adalah aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Tokoh Masyarakat Riau, padahal mereka ternyata hanya mencatut nama tokoh-tokoh tersebut. 

Yang kita kesalkan adalah gerakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut justru mendapat dukungan dari Kapolresta Pekanbaru dengan diterbitkannya STTP. Sepanjang masa pendemi covid-19 ini semua kegiatan Aksi Unras tidak ada yang diterbitkan STTP-nya oleh kepolisian dengan alasan mencegah penularan covid-19, tetapi untuk Aksi Tanggal 23 Nov. 2020, tidak berlaku aturan tersebut Kapolresta Pekanbaru telah menunjukkan sikap double- standard, tidak konsisten, dan tidak profesional. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, seharusnya tidak ada double- standard. Every people has equality before the law, itu prinsip negara hukum. Korlap atau siapapun yang menggerakkan Aksi Tanggal 23 Nov. 2029 harus bertanggung jawab atas pencatutan nama sejumlah tokoh maupun ormas. Aneh, jika para pencatut tersebut justru mendapat dukungan dari Oknum-oknum tertentu dengan diterbitkannya STTP sebagaimana dijelaskan oleh Kapolresta Pekanbaru yang dilansir di media massa. 

Seharusnya Polisi tidak bersikap seperti itu, baik dalam melaksanakan penegakan hukum, kamtibmas, maupun dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dijalankannya proses hukum terhadap Ketua FPI Kota Pekanbaru (Sdr Muhammad Al Husnie Thamrin) dan anggota FPI Kota Pekanbaru (Sdr. Muhammad Nur Fajri), diharapkan Jajaran Polresta Pekanbaru khususnya dan Kepolisian pada umumnya, tetap bersikap profesional, dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jangan menempatkan warga negara sebagai musuh Polri, hanya karena berbeda posisi dan berbeda pandangan. Masyarakat Melayu Riau sejak zaman Sang Sati Purba singgah dan berkuasa di Temasek (sekarang Singapura) sampai Masa Kejayaan Melaka - Johor - Riau, bahkan hingga saat ini, "selalu bersikap terbuka" kepada siapa saja yang datang ke wilayahnya dengan damai, apalagi para Ulama, Tuan Guru, maupun para Da'i, karena itu adanya Aksi Penolakan Terhadap HRS, jelas tidak menunjukkan Jati Diri Masyarakat Riau. 

Banyak orang yang tidak memahami Falsafah, Sejarah, Adat Istiadat dan Tradisi Melayu Riau, tetapi berani mengatasnamakan dirinya sebagai Tokoh Masyarakat Riau. Tokoh Gadungan namanya. Yang demikian itu yang seharusnya ditindak.

 

Penulis : Hj. Azlaini Agus, Tokoh Masyarakat Riau, Dosen Fakultas Hukum UIR, Anggota Komisi III DPRRI 2004-2009. Wakil Ketua Ombusdsman RI 2010-2014.

 

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :