Ikuti Protokol Kesehatan, DPRD Kota Pekanbaru Gelar Paripurna, Ini Pembahasannya

Ikuti Protokol Kesehatan, DPRD Kota Pekanbaru Gelar Paripurna, Ini Pembahasannya

Meski dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru tetap menjalankan Sidang Paripurna dengan Agenda penyampaian LKPj kepala daerah serta paripurna penyampaian Ranperda Kota Pekanbaru tentang penetapan dokumen revisi RPJMD.

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM - Sebanyak 23 anggota DPRD Kota pekanbaru hadiri Sidang Paripurna yang berlangsung pada Senin, (20/4/2020).

Dari pantauan awak media, Sidang yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru tetap menerapkan aturan dari protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta menggunakan Masker.

Dari sejumlah agenda yang dicatat DPRD Kota Pekanbaru, Laporan Reses serta usulan dari anggota Dewan cukup menjadi sorotan, Sebab dibacakan dengan tidak terlalu lama dengan menghadirkan juru bicara per masing masing Daerah Pemilihan (Dapil).

Seperti Dapil I Roem Diani Dewi SE MM, Dapil II Irman Sasrianto, Dapil III Ruslan Tarigan, Dapil IV Nurul Ikhsan, Dapil V diwakilkan oleh Sekwan dan Dapil VI Jepta Sitohang.

Dan dari hasil laporan yan telah disampaikan dalam paripurna tersebut, total gabungan usulan keseluruhan perwakilan dewan masing-masing dapil yakni, Dapil I ada 184 usulan, Dapil II ada 387 usulan, Dapil III ada 285 usulan, Dapil IV ada 564 usulan, Dapil V ada 275 usulan dan Dapil VI ada 171 usulan.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, usai paripurna mengatakan, mengingat situasi dan kondisi bencana pandemik Covid-19, laporan reses dibacakan dengan efektif dan efisien.

"Kalau dibacakan secara detail, mungkin ini belum selesai laporannya. Masih secara umum. Dari rekapitulasi masih keinginan aspirasi fisik yang diinginkan oleh masyarakat termasuk kemudahan administrasi penduduk," kata Hamdani MS, kepada wartawan.

Menurutnya, ditengah wabah Covid 19 dan pembatasan sosial, pelaksanaan paripurna ini termasuk urgent. Karena sesuai UU yang ada, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah wajib dilaksanakan setelah 3 bulan berakhirnya APBD Pekanbaru.

"Setelah berakhirnya APBD 2019 lalu, wajib dilakukan setelah 3 bulan. Meski kemarin ada surat dari Mendagri menunda, tapi ini sudah sesuai dengan surat edaran Kemendagri terkait pelaksanaan LKPj," jelasnya.

Sementara itu Terpisah, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengatakan, dalam LKPj Indeks Peningkatan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 80 menjadi 81%. Inflasi di pertumbuhan ekonomi meningkat di 2019 menjadi 2,36% termasuk di sektor bidang pendidikan.

"Pendapatan memang target kita di tahun 2019 itu Rp 2,71 Triliun, namun realisasi Rp 2,38 Triliun. Jadi hanya 83,29%. Belanja Tidak Langsung tahun 2019 Rp1,06 triliun dan belanja langsung Rp1,65 Triliun. Dibelanjakan oleh 45 OPD di Pemko Pekanbaru," Tutupnya.

 

 

Editor : Abidah
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :