Wah.. UED-SP Desa Buruk Bakul Diduga Menyimpang, Dana Ratusan Juta Kemana.?

Wah.. UED-SP Desa Buruk Bakul Diduga Menyimpang, Dana Ratusan Juta Kemana.?

Ilustrasi

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Muda Indonesia (DPD LSM-BASMI) dan Tim Operasional Pemantau Aset Negara (TOPAN-RI) Riau merupakan bagian dari masyarakat yang berkepentingan untuk eksis berpartisipasi mendukung pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparansi serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Lemahnya sanksi tegas hingga penindakan hukum, serta kurangnya pengawasan dan tanggung jawab menyebabkan realisasi laporan penggunaan dana keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang masih diragukan.

Berdasarkan surat nomor : Khusus/KI/lsm-koalisi/II/2020, prihal dugaan penyimpangan UED-SP dan keuangan Desa.

Diantaranya telah mengangkangi Undang-undang sebagai berikut, 

- UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, dengan ekdaulatan ditangan rakyat dan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan aspirasi masyarakat.

- Peraturan Pemerintah PP RI. No 17 tahun 2000, tentang tata cara prlaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Undang-undang RI. No 20 tahun 2001 perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peran serta masyarakat.

- INPRES No.5 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2006 dan UU RI. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik

Sekretaris DPD LSM-BASMI Kabupaten Bengkalis Arianto mengatakan, bahwa Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, selaku Pengguna Anggaran (PA) terkait adanya dugaan penyimpangan dana dalam proses pelaksanaan keuangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

"Kami menduga adanya penyimpangan keuangan Desa Buruk Bakul yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dengan jumlah sebesar Rp 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2017 yang lalu," Sebut Sekretaris DPD LSM-BASMI Arianto kehadapan ranahriau.com, Rabu,(25/3/20) di Bengkalis.

Berdasarkan sumber keterangan, Arianto menjelaskan, ada pengakuan dari oknum atau pengelola UED-SP yang mengatakan telah terjadi dugaan pemakaian/pinjam keuangan UED-SP tanpa mekanisme yang jelas.

"Sehingga dari proses peminjaman keuangan UED-SP sebagaimana yang dimaksud telah terjadi kerugian UED-SP Desa Buruk Bakul mencapai Rp 300.000.000.-(Tiga Ratus Juta Rupiah), dan hal tersebut belum dapat dikembalikan hingga tahun 2020 secara utuh," kata Arianto.

Senada juga yang dikatakan LSM TOPAN-RI selaku Koordinator Investigasi, Sofyan menukas, berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu pada tim Koalisi LSM BASMI dan LSM TOPAN-RI ditemukan juga dugaan penyimpangan.

"Telah adanya dugaan penyimpangan keuangan bantuan dari Provinsi Riau pada tahun 2017 sebesar Rp 500.000.000.-(Lima Ratus Juta Rupiah), yang hingga pada tahun 2020 ini belum dapat di pertanggung jawabkan pihak Desa baik itu secara administrasi maupun penggunaan dana tersebut," terang Sofyan.

Atas dasar hal diatas, Koalisi DPD LSM BASMI dan LSM TOPAN-RI meminta kepada penegak hukum, agar dugaan dana Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu tersebut segera di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu juga, penyimpangan di desa tersebut dapat terungkap dan keuangan menjadi utuh sebagaimana mestinya.

"Belum lagi tumpang tindih pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah Desa," Sofyan Menandaskan.

 

 

Editor : Eriz
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT :