Aset PON Perlu Dierhatikan Kembali

Aset PON Perlu Dierhatikan Kembali

PEKANBARU, RanahRiau.com - Berdirinya stadion-stadion di Kota Pekanbaru yang menjadi kebanggaan Provinsi Riau, hingga kini tidak tampak megah lagi. Pasalnya tidak ada perawatan yang dilalukan bahkan pemerintah seakan lepas tanggan untuk bertanggung jawab dengan gor-gor yang telah menelan dana hingga ratusan Milyar Rupiah.

Dikatakan wakil Ketua Komisi D DPRD Riau, Hardiyanto, selama ini pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau jangan asal membayar sisa uang pembangunan main stadion tersebut. Karena harus dipastikan dulu persoalan hukumnya.

"Keyakinan kontraktor memang Pemprov berhutang. Namun kita berharap dinas terkait dan biro hukum Pemprov Riau jangan asal bayar dulu. Dikaji dulu persoalan hukumnya dan jangan terburu-buru. Kaji dulu persoalan hukumnya, jangan asal bayar saja, apalagi kabarnya saat ini ada upaya hukum verzet. Tapi kalau sudah mentok dan sudah inkrah, baru kita bayarkan," kata Hardiyanto. Senin (4/5)

Politisi Gerindra tersebut juga belum bisa memastikan, apakah pembayaran untuk pelunasan pembangunan main stadion tersebut akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-Perubahan) 2015 ini atau tidak. Karena hal ini menurut Hardiyanto belum dibahas pihaknya di Komisi D DPRD Riau yang membidangi pembangunan tersebut.

"Kita belum bisa pastikan penagganggaranya di APBD-Perubahan2015. Kita di internal Komisi D belum membahasnya. Selagi masih ada langkah hukum, maka ada undang-undang yang melindungi. Karena menurut kawan di Komisi D masih ada celah melalui proses hukum," paparnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pembangunan stadion utama Riau diperkirakan menelan biaya Rp932.679.037.750. Pemprov Riau kemudian membayar ke Kerja Sama Operasi (KSO) sebesar Rp 881 milyar lebih.

Namun setelah hasil audit teknis, sisa dari pembayaran stadion ini dengan infrastrukturnya diperkirakan sekitara Rp200 milyar lebih. Anggaran Rp200 milyar itulah kemudian yang dianggap menjadi hutang Pemprov Riau ke pihak kontraktor.

"Berkaitan dengan aset-aset PON itu saya pikir, inikan mengikuti SOTK baru dengan Badan Pengolaan dan Aset Daerah, sebenarnya ini hebat kita tidak perlunya membentuk pihak ketiga karena penguasaan dan pengolaan itu tetap di badan aset-aset tadi. Cuman persoalan pengolaan jangka panjang, artinya aset daerah ini ketika tidak dijaga dan tidak dipergunakan ini akan terjadi penyusutan dan kualitasnya akan turun dan rusak tentunya ini menjadi persoalan baru bagi kita," ugkapnya
>
> Tentunya himbauan komisi D DPRD persoalan aset itu karena ada SOTK baru tidak menjadi persoalan baru, Dewan meyakini pihak Pemprov teleh berfikit kesana, tapi yang paling penting bagaimana persoalan aset PON ini jangan dibiarkan karana akan terjadi penyusutan dan rusak. Akan dipastikan himbasnya terjadi pada aset pemprov.
>
> "Caman kita hanya bisa menghibau lah pemprov bagaimana aset-aser ini bisa dijelaskan terkait status, pengelolaannya. Sebenarnya semua aset ini bisa dimanfaatkan setiap cabang olahraga yang ada. Kenapa sekarang ditelantarkan begitu saja dan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan," tutup Hardiyanto.
(G/bid)

Editor : Abdul
Komentar Via Facebook :