DPD RI asal Riau Taja Dialog Terbuka
Masyarakat Riau Harus Siap di Pilkada Serentak 2015
PEKANBARU, RanahRiau.com - Anggota DPD/MPR RI perwakilan Riau, Intsiwati Ayus MH, menggelar dialog terbuka dengan tema "Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di 9 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau", bekerjasama dengan Institut Pengembangan Sumberdaya Riau, Selasa (28/4/15) disalah satu Hotel di Pekanbaru.
Hadir dalam acara tersebut yakni Komisioner KPU Provinsi Riau, Abdul Hamid, pengamat politik sekaligus Dosen UNRI, Isril. Dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi Riau.
"Melihat tahun ini ada 4 Kepala Daerah yang habis masa jabatannya, dan 5 Kepala Daerah yang habis masa jabatan pada 2016, maka Pilakda serentak di Riau akan digelar Desember 2015 di 9 Kabupaten Kota," kata Abdul Hamid.
Pada dasarnya, dialog terbuka ini dilaksanakan berangkat dari kepedulian terhadap masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember mendatang.
"Perlu komitemen dari KPU sebagai lembaga penyelenggara dalam pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan manajemen yang profesional," ujar Isril.
Menurutnya, KPU harus bersifat terbuka dan mandiri dalam melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada.
"Hal ini dilakukan agar tercipta kepercayaan publik dan peserta Pilkada, serta pelaksanaan Pilkada tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun," sambungnya.
Sementara itu, Senator asal Riau menegaskan bahwa Pemerintah Pusat telah dikritisi oleh Daerah tentang rezim Pilkada yang terjadi saat ini.
"Penting bagi kita, bahwa Pilkada ini adalahh demokrasi lokal. maka wajarlah saatnya berdasarkan regulasi lokal. Namun tidak dapat kita pungkiri penyelenggaraan Pilkada serentak berpotensi menimbulkan catatan masalah. Karena Pilkada ini terkesan diselenggarakan dengan waktu yang dipaksakan," jelas Intsiawati Ayus.
Indonesia satu-satunya Negara di Dunia yang menyelenggarakan serentak. Maka disisi penyelenggara mulai dari Pemerintah, KPU, Bawaslu, masing-masing akan mendapatkan beban.
Mulai dari Pemerintah selaku penyedia anggaran. Di KPU, merangkul para struktur mulai dari PPS. Bawaslu, juga dibebankan dengan pengawasan. (Nof)
Komentar Via Facebook :