Elektrifikasi di Riau Jadi Perhatian Serius
PEKANBARU, RanahRiau.com - Penanganan permasalahan elektrifikasi di Riau jadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Riau menggandeng pihak-pihak yang berkompeten dalam menjawab permasalahan kelistrikan tersebut.
Pihak PLN mengakui listrik yang mengaliri Riau masih relatif terbatas. Untuk pemenuhan kebutuhan itu mereka terkendala dengan pembebasan lahan. Salah satunya membuat tapak tower.
Hanya saja permasalahan tersebut perlahan-lahan mulai dibenahi. Pemerintahan Joko Widodo memulai program 35 Ribu MegaWatt (MW) pada tahun ini di seluruh Indonesia, Provinsi Riau mendapat 1.900 MW diantaranya. Dimana akan dipasang jaringan untuk tapak tower sejumlah 1.603.
"Kita terus berupaya mencarikan solusi. Saat ini ketersediaan listrik Riau 523 MW, angka ini benar-benar pas-pasan sekali. Murni kalau ada gangguan, maka pelayanan pasti terganggu pula. Karena idealnya, harus punya cadangan 30 persen," papar General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) II PLN, Robert Arianto Purba.
Ia menilai, solusi lain yang diperlukan adalah kerja sama seluruh pihak untuk merealisasikan tapak tower di Provinsi Riau. Dimana dari 1.603 tapak tower untuk pemenuhan 1.900 MW sesuai kuota listrik Riau. Dibangun PLN dan swasta atau Independen Power Producer (IPP) atau akrab disapa listrik swasta, juga tidak bisa terlaksana, kalau jaringannya tidak selesai.
"Yang sedang dikerjakan 1.603 tapak tower, baru dibebaskan 315 tapak. Kendala utamanya karena memang ada permintaan warga masyarakat berada diatas harga tim penafsir harga untuk ganti rugi," urainya di Pekanbaru akhir pekan lalu.
Dengan kondisi itu, PLN lanjut Robert medukungan pemerintah. Mulai dari Provinsi, Kab/Kota hingga tingkat desa. Karena kalau ada penilaian dari harga apraisal tentu akan lebih realistis. Sebab saat ini banyak harga tanah yang jauh lebih tinggi.
Diceritakannya terkait kendala dimana kadang-kadang ada juga masyarakat tidak menyadari punya alas hak, SKGR kadang juga tidak ada, sehingga menyulitkan.
"Makanya kita harapkan ada kerja sama dengan pemerintah. Semua itu tentu diluar kewenangan PLN. Kalau bisa kami memohon agar ada bantuan dari pemerintah," harapnya. (Bid)
Komentar Via Facebook :