PEKANBARU, RanahRiau.com - Ketua umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bibit Samat Rianto, menyebut bahwa Pemerintah Jokowi-JK harus mengambil langkah tegas, guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Selain itu, dirinya berpandangan Jokowi kini tengah dihadapkan dengan 4 kepentingan politik.

"Jokowi harus megakomodir empat kepentingan. Yaitu kepentingan masyarakat pendukung yang hadir saat acara di stadion gelora bung karno lalu, kemudian kepentingan partai pendukung, kepentingan teman sejawat yaitu wakilnya JK. Dan terakhir kepentingan dari koalisi merah putih," sebutnya ketika menjadi pembicara, dalam Seminar Nasional Strategi Pencegahan Korupsi dan Iklim Investasi, disalah satu hotel di Pekanbaru, Senin (23/2/15).

Mantan wakil ketua KPK itu juga menilai, banyak kebijakan yang inkonsisten kerap terjadi di Daerah, akibat instruksi dari Pusat tidak sinkron ke Daerah.

Ia juga menyimpulkan, ada 5 faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi, diantaranya yakni sistem demokrasi yang sarat akan money politik, sitem pendapatan atau penghasilan, kurangnya pengawasan, lemahnya integritas, serta budaya taat hukum yang masih lemah.

Menyinggung persoalan ditangkapnya beberapa Gubernur di Riau oleh KPK, Jenderal purnawirawan bintang dua ini menanggapi dengan santai. Menurutnya, tindak pidana korupsi di Riau yang gampang terjadi hanya disebabkan adanya niat, kesempatan, kemampuan berbuat, dan sasaran yang tepat.

"Korupsi itu ibarat gunung es. Dimana pada permukaan atas ialah tindak pidana korupsinya. Nah sedangkan akar permasalahannya ada didasar gunung es itu sendiri. Maka jika hanya menghabiskan bagian atas saja, sementara dasarnya itu tidak diberantas, sama saja bohong. Maka lembaga dan institusi penegak hukum seperti Polisi, KPK, tidak bisa berbuat maksimal jika masyarakat tidak berperan aktif." paparnya jelas. (Nof)