Intsiawati Ayus; Catatan Buram Riau di Akhir Tahun 2014

Intsiawati Ayus; Catatan Buram Riau di Akhir Tahun 2014

PEKANBARU - Menutup dan mengawali tahun dengan banjir agaknya menjadi tradisi baru di Riau. Persis seperti akhir tahun 2013 lalu, puluhan ribu rumah tersebar di delapan Kabupaten/Kota hampir 40 Kecamatan di Riau mulai dari Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rohul, Rohil, Bengkalis, Inhu, hingga Kuansing terendam luapan air.

Situasi darurat banjir telah memacetkan aktivitas penghidupan dan kehidupan masyarakat Riau. Dampak kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir sungguh tidak sedikit. Dalam kondisi infrastruktur Riau yang masih carut marut, banjir memperburuk keadaan. Bukan hanya jalan dan jembatan yang bertambah parah, infrastruktur lain dari berbagai sektor digerus kerusakan. Mulai dari lahan pertanian, irigasi, sumber daya air, lingkungan hidup, pemukiman/perumahan, kesehatan, hingga pendidikan. Bahkan dalam sebuah riset terungkap bahwa lebih dari sepertiga APBD Kabupaten/Kota dan setengah APBD Provinsi bisa dihabiskan untuk merehabilitasi akibat banjir.

Krisis Infrastruktur & Kabut Asap
Infrastruktur jalan di Riau di akhir tahun ini bukan karena banjir saja kian memburuk, tapi juga akibat stagnasi pembangunan. Di akhir tahun 2014 ini realisasi APBD untuk pembangunan jalan di Provinsi Riau hanya mencapai 5% dari 900 milyar anggaran yang tersedia. Lebih dari 70 proyek pembangunan jalan urung direalisasikan karena berbagai alasan. Padahal, saat ini lebih dari 70 persen jalan di Riau, mulai dari jalan nasional, provinsi hingga jalan desa berada dalam kondisi rusak dan rusak parah.

Minimnya penyerapan keuangan daerah ini kontras dengan alotnya pengesahan APBD setiap awal tahunnya. Kelambatan pengesahan APBD Riau di awal tahun 2014 telah mengakibatkan kucuran Rp. 30 milyar Dana Intensif Daerah (DID) untuk Riau melayang sia-sia.

Selain banjir, tradisi utama yang meningkatkan popularitas Riau di mata nasional adalah kabut asap. Lebih dari 17 tahun jutaan masyarakat Riau menjadi langganan dampak kebakaran hutan tersebut. Kebakan hutan (kabut asap) di tahun 2014 ini kembali memuncak di bulan September sampai Oktober. Presiden terpilih Jokowi bersama jajaran menterinya pada akhir November 2014 bahkan menyempatkan diri untuk blusukan ke salah satu sumber kebakaran hutan di Sungai Tohor, Kep. Meranti tak lama setelah beliau dilantik.

Hingga saat ini belum jelas tindakan pemerintah baru terhadap perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja melakukan pembakaran tersebut. Dan hal satu hal terpenting yang wajib dilakukan pemerintah untuk memutus siklus bencana kabut asap yang mematikan ini adalah dengan segera menerapkan aturan yang tegas untuk perlindungan lahan gambut.


Krisis Keteladanan
Banjir dan kabut asap adalah bukti kegagalan pemangku kepentingan di Riau memperlakukan alam dengan ramah. Di negeri yang diberkahi kekayaan melimpah ini, alam dan hutan dijadikan sekadar mesin uang belaka. Perusahaan-perusahaan hanya melihat peluang keuntungan dan para pejabat menjadikannya sebagai ladang korupsi.
Korupsi kehutanan telah menyeret banyak pejabat penting Riau ke kursi pesakitan. Sayangnya puluhan korporasi yang terlibat sebagian besar aman dari radar KPK sehingga masih bebas merambah hutan-hutan Riau.

Korupsi saat ini menjadi isu penting di provinsi Riau pasca rekor hatrick penangkapan berturut-turut tiga gubernur Kita. Riau bukan saja tercoreng wajahnya di mata nasional tapi juga mengalami krisis keteladanan. Sejumlah pejabat di Riau saat ini juga termasuk dalam jajaran yang terindikasi memiliki rekening gendut. Kejakgung telah memerintahkan penyidikan bagi para pejabat yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan di Bank.

Sungguh wajar jika KPK berkeinginan mendirikan Kantor di daerah mengingat ranah korupsi yang begitu ekstensif serta wilayah negeri kita yang luas ini. Bisa jadi Kantor Daerah KPK pertama adalah di Riau sebagaimana pernyataan dukungan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mendirikan cabang di provinsi yang rawan korupsi.


Krisis Lahan & Lingkungan
Hutan-hutan alam yang dialihfungsikan menjadi perkebunan hingga saat ini belum terbukti memberikan kesejahteraan signifikan bagi masyarakat sekitar. Saat ini hampir 10 persen penduduk Riau terutama di pedesaan rata-rata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), dari sektor perkebunan sawit saja, perputaran uang per tahunnya bisa mencapai Rp. 4-5 triliun.

Dalam kondisi tumpang tindih hukum di bidang pertanahan, sekitar 8 juta ha kawasan hutan di Riau saat ini diberikan izin konsesi untuk sektor perkebunan dan hutan produksi. Selain ancaman kerusakan lingkungan, keadaan inilah yang mendudukkan Riau pada tahun 2014 ini tetap bertahan di peringkat wahid sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi konflik lahan. Celakanya, konflik itu tak selesai-selesai karena masyarakat justru menjadi obyek penipuan para calo/mafia tanah dan perusahaan. Akibat minimnya lahan, masyarakat kini banyak yang terdesak untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung.

Krisis Energi
Ironi sebagai salah satu lumbung energi terbesar di Indonesia, penghasil migas dan sawit, masyarakat Riau sepanjang tahun 2014 ini masih diselimuti krisis listrik dan kelangkaan BBM. Meski tingkat elektrifikasi di Riau dikatakan meningkat lebih dari 70 persen, namun defisit energi listrik masih tinggi. Pemadaman bergilir dengan alasan utama ketergantungan dengan pembangkit di Sumbangut dan rusaknya sejumlah pembangkit listrik di Riau terus meminta permakluman. Skema MP3EI untuk membangun sejumlah pembangkit listrik di Riau gagal terealisasi hingga akhir tahun 2014 ini.

Masyarakat di pedesaan Riau dengan rata-rata penghasilan masih rendah kini dipaksa juga untuk membayar berlipat-lipat kali lebih mahal untuk penerangan setelah BBM dinaikkan. Untuk mendapatkan BBM masyarakat Riau seringkali harus mengantre hingga ratusan meter. Sementara itu, mereka yang mengusahakan listrik secara swadaya melalui genset juga harus pasrah dengan minimnya penerangan karena jatah BBM untuk genset pun dibatasi.

Para pejabat Riau, terutama para Kepala Daerah di Kabupaten/Kota Riau kini lebih asik dengan ego masing-masing untuk membangun daerah. Catatan keras saya soal komunikasi dan koordinasi yang masih sangat lemah. Jika saja para kepala daerah di Riau dapat duduk bersama mengaktifkan Dewan Energi Daerah maka akan dapat dibentuk konsorsium Kabupaten/Kota dan Provinsi sehingga Riau akan sanggup membangun pembangkit listrik sendiri yang lebih representatif.

Bagaimanapun, untuk mengoptimalkan laju pembangunan daerah dibutuhkan sinergi. Sinergi dalam konteks ini bukan saja kerjasama, tapi juga saling mendukung dan bahu membahu antar pemerintah daerah sehingga suatu masalah dapat dicarikan solusi oleh pemda lainnya dan segala kekurangan di ranah Riau ini dapat ditutupi bersama. Semoga menyongsong tahun 2015 ini Riau dapat menggeliat menciptakan kebersamaan, perbaikan dan perubahan di berbagai bidang.

Editor : Ahnof
Komentar Via Facebook :