Kapolda Riau Tegaskan Laporan Hoaks Atas Nama Plt Gubernur Diproses Profesional

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Riau memastikan laporan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait akun TikTok yang diduga menyebarkan informasi hoaks dengan mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, akan ditindaklanjuti secara profesional.

Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, menegaskan tidak akan membeda-bedakan laporan berdasarkan siapa pihak yang melaporkannya.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk ke Polda Riau merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk memberikan pelayanan dan melakukan proses sesuai ketentuan hukum.

"Semua laporan masyarakat akan saya layani. Saya akan proses sesuai dengan profesionalitas penyidik. Jadi kita akan lakukan penyelidikan, apa yang terjadi," kata Arman, Jumat (6/11/2026).

Ia menegaskan, status maupun latar belakang pelapor tidak menjadi dasar untuk membedakan penanganan sebuah laporan.

"Saya tidak melihat siapa pelapornya, tapi setiap laporan yang masuk ke Polda Riau harus dilayani, tidak melihat siapa pelapornya," tegasnya.

Arman mengatakan, langkah awal yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mengetahui fakta sebenarnya di balik informasi yang beredar.

Termasuk, kata dia, menelusuri akun TikTok yang diduga menyebarkan informasi palsu dengan mencatut atau mengatasnamakan Plt Gubernur Riau.

Pemprov Riau Laporkan Akun TikTok

Sebelumnya, Pemprov Riau melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Riau resmi menyampaikan pengaduan kepada Polda Riau terkait dugaan penyebaran informasi hoaks melalui media sosial TikTok.

Informasi tersebut diduga menggunakan nama dan posisi Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus mengganggu wibawa pemerintahan daerah.

Pengaduan itu disampaikan melalui surat resmi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor 773/100.3/Hk-Bantuan/2026, tertanggal Pekanbaru, 6 November 2026, dengan perihal Penyampaian Pengaduan atas Informasi Hoaks.

Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi, mengatakan langkah tersebut diambil karena Pemprov Riau melihat adanya konten yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Beberapa hari belakangan ada upaya-upaya memecah belah dan berpotensi mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini juga berkaitan wibawa pimpinan. Representasi Bapak Plt Gubernur sebagai Kepala Daerah dari Pemprov Riau. Kami sudah laporkan pagi ini," kata Yan.

Ia menambahkan, laporan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber informasi, motif penyebaran, serta memastikan apakah konten yang beredar memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Dengan adanya laporan tersebut, publik kini menunggu hasil penyelidikan Polda Riau untuk memastikan fakta di balik akun dan konten TikTok yang mengatasnamakan Plt Gubernur Riau tersebut.

Polda Riau menegaskan proses penanganan akan dilakukan berdasarkan fakta dan profesionalitas penyidik, bukan berdasarkan siapa pihak yang membuat laporan maupun siapa yang menjadi sasaran dalam konten tersebut.