Antrean Panjang 

Jeritan Warga Pesisir, Pengecer BBM dan Warga Pulau Bengkalis Kesulitan Dapatkan BBM

Sales Branch Manager Pertamina, Moh Riza Rahmat Syah Saat di Konfirmasi Wartawan /Reffi

BENGKALIS, RANAHRIAU.COM - Masyarakat Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, khususnya di Desa Pematang Duku, Ketam Putih dan beberapa Desa lainnya sangat mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kondisi ini diperparah dengan larangan penjualan BBM oleh pengecer. Sementara, jarak tempuh warga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sangat jauh.

Warga mengaku harus mengantre berjam-jam dengan menempuh puluhan kilometer untuk mendapatkan BBM. Keluhan warga mencuat penyebab utama larangan bagi pengecer untuk menjual BBM.

Sales Branch Manager Pertamina, Moh Riza Rahmat Syah, mengungkapkan bahwa terkait BBM subsidi jenis Pertalite untuk proses penyalurannya harus mengikut regulasi, dan dalam proses regulasi tersebut merujuk ke aturan-aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIgas).

"Untuk penyaluran BBM di SPBU itu bukan wewenang kami. Pertamina penyalurkan BBM itu hanya ke SPBU, dan di luar penyaluran SPBU solusi dalam jangka panjang kita akan berkordinasi dengan dinas terkait untuk pengusulan BBM Satu Harga untuk di Kecamatan atau wilayah yang belum ada penyalur SPBU," ujar Moh Riza kepada media ini, Kamis (29/10/2026) sore.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah daerah sudah mengusulkan lokasi atau wilayah wilayah yang belum ada SPBU. Selain itu, solusi pertama adalah menambahkan jam operasional SPBU khususnya BBM jenis Pertalite dalam upaya peningkatan Pertalite untuk memenuhi pasokan BBM di pulau Bengkalis.

"Untuk pengecer BBM di pulau Bengkalis, itu bukan kapasitas Pertamina," ungkapnya.

Pemerintah daerah Bengkalis melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Zulpan menyampaikan, kalau untuk di pulau Bengkalis akan memastikan ketersediaan kuota BBM di SPBU harus ada setiap harinya. 

Untuk terkait warga atau masyarakat yang jauh dari SPBU kita sudah sangat memakluminya. Secara regulasi yang sudah di tetapkan, sementara ini, masyarakat harus mengisi dan mendapatkan BBM harus di SPBU.

Zulpan menjelaskan, aturan skema BPH Migas yang sudah ditetapkan, kita sudah mensosialisasikan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa seluruh Kabupaten Bengkalis terkait aturan BPH Migas.

Skema di buat BPH Migas itu adalah pertama membuat akun X Star yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, baik itu perikanan dan perkebunan, maupun di peruntukkan usaha mikro juga bisa menguruskan akun X Star. Selanjutnya, ada skema yang dibuat oleh BPH Migas untuk penyalur dan BBM Satu Harga.

kata Zulpan, ada skema yang dibuat dari BPH Migas untuk penyalur dan BBM Satu Harga. Selain itu, belum ada regulasi harus dibuka pengecer dan sebagainya.

"Yang jelas, pemerintah pusat membuat aturan bahwa BBM subsidi jangan salah digunakan dan tepat sasaran," jelasnya.

Sementara, Dengan raut wajah berkeringat, Ari salah seorang warga Desa Air Putih mengeluh dalam sepekan ini rutinitas yang di anggap biasa dapat berubah menjadi persoalan. Bagi kami yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan, kesulitan untuk mendapatkan BBM Pertalite dapat membawa konsekuensi yang lebih besar.

Situasi ini memperlihatkan bahwa BBM bukan sekadar komoditas energi. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan.

"Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru habis di jalan dalam antrean yang sangat panjang yang membosankan," ujar Ari dengan kesal saat di temui di salah satu SPBU.

Di Pulau Bengkalis kerab terjadi, Ari juga meminta kepada pihak Pertamina, BPH Migas dan Pemda Bengkalis agar membenarkan pengecer berjualan BBM Pertalite seperti biasa.

"Kesalnya, waktu yang hilang untuk mencari BBM dapat menganggu aktivitas, dan juga menganggu antar jemput anak ke sekolah. Yang penting pengecer boleh menjual BBM, berapa pun harga ecerannya tetap kami beli. asalkan kami tidak berjam jam ikut antrean," tegasnya.

Lanjutnya, Ari meminta kepada BPH Migas jangan hanya main di pusat saja, sesekali datang kunjungi ke pulau Bengkalis, dan lihat kondisi nyata warga antrean panjang untuk mendapatkan seliter Pertalite.

"Kesulitan mendapatkan BBM menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan kebiasaan antisipasi, bukan hanya respons setelah masalah muncul," sebut Ari.

Tak hanya itu, Herman seorang warga Desa Kelemantan Barat mengatakan, kami dari Desa Kelemantan yang jarak tempuh melebihi 20 KM membeli BBM pun ikut antrean. Bahkan, kami orang kampung ini hanya mengandalkan sepeda motor untuk mengantar anak sekolah atau pergi bekerja harus mengatur ulang perjalanan. 

"Ceritanya, kalau menunggu SPBU di bangun di desa kami, kapan siapnya dan siapa yang akan membangun SPBU. Intinya, tolong izinkan pengecer menjual BBM seperti biasa agar kami tidak ke SPBU menempuh jarak yang cukup jauh. 

"Iya, jika motor kami ada BBM, jika tidak ada BBM atau mengalami kerusakan di perjalanan harus bagaiman," kesal Herman sambil geleng geleng kepala.

Jika ada pengecer menjual BBM disetiap desa, langkah ini bukan hanya membantu masyarakat merencanakan perjalanan, melainkan juga mengurangi warga berbondong-bondong menuju SPBU yang selalu antrean yang cukup melelahkan.

Hingga berita ini di terbitkan, konfirmasi kepada salah seorang anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), terkait persoalan distribusi BBM subsidi dan pengecer di wilayah pulau Bengkalis, belum ada tanggapan dan jawaban.