Green For Riau dan Remediasi Kehutanan, Pemprov Riau Dorong Tanggung Jawab Perusahaan

Foto: Ist, Sumber : Net

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Pemerintah Provinsi Riau mendorong sinergi antara visi Green For Riau dan program remediasi untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, menyelesaikan persoalan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Hal itu dibahas dalam audiensi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, bersama Direktur Utama PT Patala Unggul Gesang (PUG), Nazir Foead, di Ruang Kerja Sekda Provinsi Riau, Rabu (28/10/2026).

Syahrial mengatakan, pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Program yang dijalankan di sekitar kawasan hutan, menurutnya, perlu sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Green For Riau membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kita ingin pembangunan daerah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Nazir Foead menilai program remediasi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memperbaiki tata kelola kehutanan sekaligus menangani persoalan sosial yang muncul akibat aktivitas perusahaan pada masa lalu.

Ia menjelaskan, biaya perbaikan dalam program tersebut ditanggung perusahaan yang bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi, sehingga beban remediasi tidak sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah.

“Kami melihat adanya sinergi antara program remediasi dan visi Green For Riau, terutama dalam hal tata kelola, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan penyelesaian persoalan sosial,” kata Nazir.

Sebagai tindak lanjut, dialog mengenai perkembangan program remediasi yang telah diuji coba selama hampir dua tahun direncanakan berlangsung di Pekanbaru pada 17 November mendatang.

Dalam forum tersebut, masyarakat akan menjadi pembicara utama untuk menyampaikan pengalaman dan perkembangan penyelesaian persoalan bersama perusahaan, dengan dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat Melayu.

Pemprov Riau berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong tata kelola kehutanan yang lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan kesepakatan dan manfaat nyata bagi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan program remediasi.