DPR Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan, Buruh Turun ke Jalan: Ijazah Pekerja Tak Boleh Ditahan

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Rapat Paripurna DPR RI hari ini resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan tersebut berlangsung di tengah aksi unjuk rasa buruh di luar Gedung DPR RI. Massa pekerja datang membawa tuntutan sekaligus dukungan terhadap lahirnya regulasi baru yang diharapkan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja.

Suasana pengesahan bahkan disaksikan langsung sejumlah perwakilan buruh dari balkon ruang rapat paripurna. Salah satunya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Kehadiran perwakilan buruh di dalam ruang paripurna menjadi simbol bahwa proses legislasi tersebut tidak hanya berlangsung di ruang politik DPR, tetapi juga mendapat perhatian langsung dari kelompok pekerja yang akan menjadi salah satu pihak yang terdampak oleh aturan tersebut.

Dasco Temui Massa Buruh

Usai pengesahan UU, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad keluar dari gedung parlemen untuk menemui massa buruh yang masih menggelar aksi.

Kehadiran Dasco disambut meriah oleh massa. Para buruh bahkan menyanyikan yel-yel “Komandan Dasco” saat politikus Gerindra tersebut berada di hadapan mereka.

Momen tersebut menjadi salah satu adegan menarik dalam rangkaian pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Di satu sisi, DPR menyelesaikan proses legislasi di ruang paripurna. Di sisi lain, buruh yang berada di luar gedung ikut mengawal momentum tersebut dari jalanan.

Ijazah Pekerja Tak Boleh Ditahan Perusahaan

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah larangan bagi perusahaan untuk menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja.

Praktik penahanan ijazah selama ini menjadi persoalan yang kerap mendapat sorotan dalam hubungan industrial. Dokumen pendidikan dan dokumen pribadi merupakan bagian penting dari identitas serta administrasi pekerja.

Dengan masuknya larangan tersebut ke dalam regulasi ketenagakerjaan, perusahaan tidak lagi dapat menggunakan dokumen pribadi pekerja sebagai alat untuk mengikat atau menekan pekerja dalam hubungan kerja.

Aturan ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan antara pekerja dan perusahaan harus dibangun berdasarkan hak dan kewajiban yang jelas, bukan melalui penguasaan dokumen pribadi pekerja.

Dari Jalanan ke Ruang Parlemen

Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan hari ini memperlihatkan bagaimana isu perburuhan bergerak dari jalanan menuju ruang legislasi.

Buruh datang ke depan DPR, sementara sejumlah perwakilan mereka menyaksikan langsung proses pengesahan dari balkon parlemen.

Kini tantangannya bukan hanya bagaimana UU tersebut disahkan, tetapi bagaimana aturan itu benar-benar diterapkan di tempat kerja.

Sebab bagi pekerja, regulasi bukan sekadar lembaran negara. Perlindungan baru memiliki arti ketika pekerja mendapatkan kepastian hak, perusahaan menjalankan kewajibannya, dan pelanggaran terhadap hak pekerja benar-benar ditindak.

Dengan disahkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, bola kini berada di tangan pemerintah, pengusaha, pekerja, serta aparat pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan aturan tersebut tidak berhenti sebagai teks hukum.

Dari balkon DPR hingga jalanan di depan parlemen, suara buruh hari ini menjadi bagian dari lahirnya aturan baru tentang masa depan hubungan kerja di Indonesia.