Stok Beras 5,2 Juta Ton, Harga Tetap Naik 8 Bulan! Ada yang Salah dengan Beras Murah Pemerintah?

Foto: Ist, Sumber : Net

Pemerintah mengklaim stok beras di Bulog mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah dan produksi nasional melimpah. Namun harga beras justru terus meningkat. Pengamat pertanian Khudori mempertanyakan efektivitas program SPHP.

JAKARTA, RANAHRIAU.COM – Ada paradoks besar di balik harga beras Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mengklaim stok beras di Bulog mencapai 5,2 juta ton, bahkan disebut sebagai salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Produksi beras nasional juga diklaim melimpah hingga Indonesia mencapai swasembada. Namun di sisi lain, harga beras justru terus menanjak dalam delapan bulan terakhir. Beras bahkan disebut menjadi salah satu penyumbang inflasi sejak awal tahun.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan sederhana tetapi serius: kalau beras melimpah dan gudang pemerintah penuh, mengapa harga di pasar masih naik?

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh, terutama terkait efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Beras Bulog 5,2 Juta Ton, Tapi Harga Tak Kunjung Stabil

Khudori menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kondisi stok beras pemerintah dengan harga yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sejak awal tahun beras terus menjadi penyumbang inflasi. Padahal, stok beras yang dikuasai Bulog disebut telah mencapai 5,2 juta ton.

Pemerintah juga berkali-kali menyampaikan bahwa produksi beras nasional sedang berada dalam kondisi melimpah dan Indonesia telah mencapai swasembada.

Jika kondisi tersebut benar-benar terjadi, seharusnya pasokan yang besar dapat memberikan tekanan terhadap harga di pasar. Namun kenyataannya justru berbeda. Harga beras masih bergerak naik.

731 Ribu Ton SPHP Sudah Disalurkan, Kenapa Harga Masih Naik?

Program SPHP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan harga beras di pasar. Per 31 Agustus, penyaluran beras SPHP dilaporkan telah mencapai 731,23 ribu ton atau mendekati target sebanyak 828 ribu ton. Angkanya memang besar. Tetapi bagi Khudori, angka penyaluran tersebut belum otomatis membuktikan bahwa program SPHP efektif menekan harga.

Justru kenaikan harga beras yang terus terjadi perlu menjadi bahan evaluasi. Menurut Khudori, setidaknya ada empat kemungkinan yang perlu diperiksa. Pertama, jumlah beras SPHP yang mengalir ke pasar mungkin belum cukup besar. Kedua, bisa saja jenis beras yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang mengalami kenaikan harga.

Ketiga, persoalannya mungkin berada pada lokasi penjualan, sehingga beras SPHP tidak benar-benar hadir di wilayah atau pasar yang membutuhkan. Keempat, ada kemungkinan persoalan kualitas yang membuat beras SPHP tidak sepenuhnya menjadi substitusi bagi beras yang mengalami kenaikan harga.

Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar berapa banyak beras yang sudah dikeluarkan pemerintah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: beras itu sampai ke mana dan siapa yang benar-benar mendapatkannya?

BPS Konfirmasi Harga Beras Naik

Kenaikan harga tersebut bukan sekadar persepsi konsumen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan rata-rata harga beras di sejumlah tingkatan perdagangan. Pada Selasa lalu, BPS mencatat harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan 1,32 persen secara bulanan (mtm) dan 5,52 persen secara tahunan (yoy). Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir dan eceran.

Harga beras di tingkat grosir meningkat 0,80 persen secara bulanan, sedangkan harga di tingkat eceran naik 0,42 persen secara bulanan. Data tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga masih terasa hingga level konsumen.

Stok Melimpah, Harga Naik: Di Mana Masalahnya?

Situasi ini pada akhirnya membawa persoalan kembali ke meja pemerintah. Jika stok Bulog benar-benar mencapai 5,2 juta ton, produksi nasional melimpah, swasembada telah tercapai, dan ratusan ribu ton beras SPHP telah disalurkan, maka mekanisme transmisi dari stok pemerintah ke harga pasar patut dipertanyakan.

Sebab, masyarakat tidak membeli angka produksi. Masyarakat juga tidak membeli angka stok di gudang Bulog. Masyarakat membeli beras di pasar. Dan yang dirasakan masyarakat adalah harga yang masih naik.

Di sinilah efektivitas SPHP menjadi penting untuk diuji. Bukan hanya dari berapa ton beras yang telah disalurkan, tetapi dari apakah intervensi tersebut benar-benar mampu menahan harga di pasar dan membuat beras terjangkau bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan stabilisasi pangan bukanlah seberapa penuh gudang pemerintah. Ukuran keberhasilannya adalah apakah harga beras di meja makan rakyat benar-benar turun atau setidaknya stabil.