Nasaruddin Umar dan Tawaran Era Kebangkitan NU: Dari Ulama hingga Visi Peradaban Islam Dunia

Foto: Ist

JOMBANG, RANAHRIAU.COM-Nama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. menjadi salah satu sorotan menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur.

Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut masuk dalam perbincangan bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kehadirannya menawarkan kombinasi pengalaman keulamaan, akademik, birokrasi, serta jejaring internasional.

Nasaruddin Umar bukan nama baru dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia pernah dipercaya sebagai Katib Aam PBNU dan dikenal sebagai akademisi yang lama bergelut dalam kajian keislaman.

Latar belakang pendidikannya juga memperkuat kapasitas intelektualnya. Ia menempuh pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri, termasuk Universitas McGill di Kanada dan Universitas Leiden di Belanda.

Kapasitas tersebut kemudian berpadu dengan pengalaman pemerintahan ketika dipercaya memimpin Kementerian Agama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Nasaruddin Umar juga menjalankan amanah sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Dua posisi strategis tersebut menjadi salah satu gambaran pengalaman manajerial yang dibawanya ke dalam bursa kepemimpinan PBNU.

Menawarkan Era Kebangkitan NU

Jika dipercaya memimpin PBNU, Nasaruddin Umar membawa gagasan yang menempatkan NU bukan hanya sebagai organisasi sosial-keagamaan nasional, tetapi juga sebagai kekuatan peradaban Islam dunia.

Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah menjadikan NU sebagai episentrum peradaban Islam. Indonesia dan Asia Tenggara dipandang memiliki peluang besar menjadi rujukan peradaban Islam yang moderat, stabil, maju, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

Gagasan berikutnya adalah memperkuat konsep deterritorialisasi umat Islam. Realitas umat Islam yang semakin tersebar lintas negara membuat NU dinilai perlu memiliki perspektif global dan mampu menghadirkan Islam rahmatan lil ‘alamin melampaui batas geografis.

Nasaruddin Umar juga menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis keilmuan. Kepemimpinan jam’iyah, dalam perspektif tersebut, harus dibangun di atas ilmu pengetahuan, pengalaman, sekaligus penghormatan terhadap tradisi dan warisan para kiai pendiri NU.

Kompetisi Gagasan, Bukan Sekadar Perebutan Jabatan

Masuknya Nasaruddin Umar ke dalam bursa Ketua Umum PBNU tidak terlepas dari perdebatan. Sebagian pihak mempertanyakan kelayakannya karena masih menjabat sebagai Menteri Agama.

Namun, Abd. Aziz, Aktivis Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), menilai perdebatan mengenai aturan organisasi harus ditempatkan secara proporsional.

Menurutnya, Muktamar NU seharusnya menjadi ruang bagi para kandidat untuk menawarkan visi, gagasan, kapasitas dan rekam jejak kepada peserta Muktamar.

Ia mengingatkan agar kontestasi kepemimpinan tidak berubah menjadi arena saling mendiskreditkan kandidat.

Dalam perspektif legitimasi otoritas, kompetisi yang sehat justru akan memperkuat hasil Muktamar. Sebaliknya, apabila kontestasi dipenuhi tekanan dan isu yang tidak memiliki dasar aturan yang kuat, hal tersebut berpotensi mengganggu legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan.

Kini, pertanyaan besarnya bukan sekadar siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU periode mendatang. Muktamar NU ke-35 juga akan menentukan seperti apa arah organisasi memasuki fase abad keduanya.

Apakah NU akan semakin memperkuat perannya sebagai kekuatan sosial-keagamaan nasional, atau bergerak lebih jauh menjadi salah satu pusat peradaban Islam global?Jawabannya akan sangat bergantung pada gagasan, rekam jejak, dan pilihan para peserta Muktamar NU