PKS Pelindo-Bumi Meranti Mandek, Erry Gading: Jangan Korbankan Kepentingan Daerah

Foto: Ist

SELATPANJANG, RANAHRIAU.COM- Belum adanya kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti terkait pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan terus menuai sorotan. Berlarut-larutnya proses negosiasi dinilai berpotensi menghambat peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sorotan tersebut disampaikan tokoh pemuda Kepulauan Meranti, Hery Saputra atau yang akrab disapa Datuk Ery Gading. Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah itu harus segera duduk bersama untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang masih menjadi penghambat kerja sama.

Ia mengingatkan, saat PT Pelindo mengusulkan kenaikan tarif boarding pass atau pass pelabuhan, berbagai argumentasi disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Salah satu alasan yang dikedepankan saat itu adalah bahwa kenaikan tarif akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui skema kerja sama dengan BUMD.

"Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima kenaikan tarif, tetapi manfaat yang dijanjikan kepada daerah hingga kini belum juga terwujud. Karena itu, PT Pelindo dan PT Bumi Meranti harus kembali duduk bersama mencari solusi yang saling menguntungkan," ujar Ery Gading.

Ia menilai simpang siur informasi yang berkembang di tengah masyarakat harus segera diluruskan. Menurutnya, kedua belah pihak perlu menyampaikan secara terbuka posisi masing-masing, termasuk hak dan kewajiban yang menjadi dasar dalam penyusunan PKS.

"Harus ada sikap yang jelas dari kedua lembaga mengenai hak dan kewajiban masing-masing agar kerja sama ini segera berjalan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah," katanya.

Mantan birokrat itu juga mengingatkan bahwa tidak tercapainya kesepakatan akan merugikan semua pihak. Dari sisi bisnis, menurutnya, PT Pelindo tentu memiliki pertimbangan terkait kapasitas investasi dan kemampuan dasar PT Bumi Meranti. Namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pelindo juga memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong BUMD berkembang menjadi perusahaan yang profesional, mandiri, dan memiliki daya saing.

"Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan selama ada kesamaan pandangan dan tujuan. Lebih cepat, lebih baik," tegasnya.

Ery Gading bahkan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD, mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat ikut mengawal penyelesaian kerja sama tersebut.

"Kalau memang diperlukan, mari kita fasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Kita ingin melihat siapa yang benar-benar serius merealisasikan PKS ini. Jangan sampai kepentingan daerah dikalahkan oleh ego masing-masing," ujarnya.

Menurutnya, peluang menjadikan PT Pelindo dan PT Bumi Meranti sebagai mitra strategis tidak boleh hilang hanya karena negosiasi yang berlarut-larut.

"Jangan sampai kesempatan emas ini hilang begitu saja. Kalau terus tertunda karena ego masing-masing pihak, maka kerja sama yang diharapkan masyarakat hanya akan menjadi ibarat pungguk merindukan bulan," tutup Datuk Ery Gading yang juga merupakan pengurus LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti.