Rp20 Juta untuk Membelokkan Demo? Pengakuan BEM UBK Buka Dugaan Operasi Senyap di Balik Gerakan

Foto: Ist, Sumber : Net

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Pengakuan mengejutkan muncul dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK). Dalam forum klarifikasi internal kampus, mereka mengakui menerima uang sekitar Rp20 juta yang diduga diberikan untuk mengubah arah demonstrasi mahasiswa. Pengakuan ini memunculkan pertanyaan serius: siapa sebenarnya yang berkepentingan mengendalikan suara kritis mahasiswa di jalanan?

Peristiwa bermula saat mahasiswa Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin menggelar aksi unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 15 Juni 2026. Sejumlah perwakilan mahasiswa kemudian diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, pertemuan tersebut justru memicu kecurigaan di kalangan mahasiswa sendiri, yang menilai ada kejanggalan dalam proses dan hasil aksi tersebut.

Kecurigaan itu memuncak dalam forum klarifikasi yang digelar pada 22 Juni 2026. Dalam forum tersebut, pengurus BEM UBK mengakui adanya penerimaan uang sekitar Rp20 juta dari seorang anggota kepolisian. Uang itu disebut diberikan dengan maksud agar lokasi demonstrasi dialihkan dari Istana Presiden ke Gedung DPR RI. Meski pengurus mengklaim arahan tersebut tidak dijalankan, fakta bahwa uang tetap diterima dan kemudian dibagikan di antara pengurus BEM menjadi noda serius bagi independensi gerakan mahasiswa.

Kasus ini tak lagi sekadar soal etika organisasi mahasiswa. Pengakuan tersebut membuka dugaan adanya upaya sistematis untuk memengaruhi, mengendalikan, bahkan mengarahkan dinamika demonstrasi yang selama ini dianggap sebagai ruang ekspresi publik yang bebas. Jika benar ada dana yang mengalir untuk memengaruhi jalannya aksi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya integritas BEM, melainkan juga kredibilitas demokrasi itu sendiri.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai pengakuan tersebut menunjukkan adanya pihak yang berupaya menunggangi gerakan mahasiswa. Menurutnya, pihak yang menyerahkan uang kemungkinan bukan aktor tunggal, melainkan bagian dari rantai komando yang lebih tinggi. Pernyataan itu mempertegas bahwa kasus ini layak diusut secara transparan. Sebab di balik angka Rp20 juta, publik kini menanti jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa dalang yang berusaha mengendalikan arah protes mahasiswa?