Kartini yang Dikooptasi: Emansipasi yang Dijinakkan, Perlawanan yang Dilupakan

RANAHRIAU.COM- Setiap 21 April, negeri ini seperti panggung sandiwara yang rapi. Kebaya berkilau, pidato mengalir manis, nama R.A. Kartini diangkat tinggi. Tapi di balik gemerlap itu, gagasannya justru dipreteli hingga tinggal versi yang aman, sopan, dan tidak mengganggu siapa pun yang berkuasa.

Kartini bukan sekadar pelopor emansipasi dalam arti sempit. Ia adalah suara yang mengusik fondasi feodalisme dan patriarki. Namun, dalam pembacaan sosialis, kita perlu melangkah lebih jauh: melihat bahwa penindasan perempuan tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan struktur kelas, dengan relasi produksi, dengan siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai.

Di titik ini, bayangan pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels menjadi relevan. Engels, dalam analisisnya tentang keluarga dan kepemilikan, menegaskan bahwa penindasan perempuan berakar pada lahirnya kepemilikan privat. Perempuan direduksi menjadi bagian dari “properti” dalam sistem patriarki yang menopang kapitalisme. Rumah tangga bukan sekadar ruang kasih sayang, tetapi juga unit produksi yang menyembunyikan kerja tanpa upah.

Jika Kartini hidup dalam ruang feodal Jawa, maka kritiknya bisa dibaca sebagai intuisi awal terhadap struktur yang lebih luas itu. Ia melihat ketidakadilan, meski belum memformulasikannya dalam bahasa kelas seperti Marx. Ia merasakan jeratnya, bahkan sebelum teori menjelaskannya.

Lalu datang Rosa Luxemburg, yang menolak kompromi setengah hati. Bagi Luxemburg, pembebasan tidak bisa dinegosiasikan dalam batas sistem yang menindas. Emansipasi perempuan, dalam kerangka ini, tidak cukup dengan akses pendidikan atau jabatan. Tanpa perubahan struktur ekonomi, itu hanya kosmetik—lipstik di wajah sistem yang tetap eksploitatif.

Sementara Alexandra Kollontai melangkah lebih jauh. Ia membongkar ilusi cinta dan keluarga dalam masyarakat kapitalis sebagai institusi yang sering kali melanggengkan ketergantungan ekonomi perempuan. Bagi Kollontai, pembebasan perempuan menuntut transformasi total: dari relasi kerja hingga relasi intim. Emansipasi bukan sekadar “boleh bekerja”, tetapi terbebas dari ketergantungan struktural.

Jika kita tarik ke Indonesia, gema itu terasa dalam pemikiran Tan Malaka yang melihat kemerdekaan tidak hanya sebagai lepas dari kolonialisme, tetapi juga dari penindasan ekonomi. Dalam kerangka ini, perempuan tidak mungkin merdeka jika rakyat secara umum masih terjebak dalam kemiskinan struktural.

Masalahnya, perayaan Hari Kartini hari ini justru menjauh dari kedalaman itu. Negara dan pasar seperti sepakat menjadikan Kartini sebagai ikon yang steril. Emansipasi direduksi menjadi “kesempatan yang sama”, seolah semua orang memulai dari garis start yang identik. Padahal realitasnya timpang sejak awal.

Buruh perempuan masih menjadi tulang punggung industri dengan upah rendah. Pekerja rumah tangga tetap berada di wilayah abu-abu hukum. Perempuan di sektor informal menanggung beban ganda yang tak pernah masuk hitungan ekonomi. Sementara segelintir kisah sukses perempuan elite dipamerkan sebagai bukti bahwa sistem ini adil.

Di sinilah kritik sosialis menggema keras: itu ilusi yang dipoles rapi.

Seperti diingatkan oleh Marx, sistem kapitalisme bertahan bukan hanya dengan eksploitasi, tetapi juga dengan menciptakan kesadaran palsu. Perempuan diyakinkan bahwa mereka sudah “bebas”, padahal hanya diberi ruang lebih luas untuk dieksploitasi.

Kartini, jika dibaca bersama para pemikir sosialis, bukan sekadar simbol emansipasi individual. Ia adalah percikan kesadaran yang menuntut perubahan struktural. Ia bukan tentang perempuan masuk ke dalam sistem, tetapi tentang menggugat sistem itu sendiri.

Maka setiap 21 April, pertanyaannya tidak berubah, hanya makin tajam:

Kita sedang merayakan Kartini… atau sedang merapikan makam bagi gagasannya yang sebenarnya masih terlalu berbahaya untuk dihidupkan kembali?

Penulis : Abdul Hafidz AR, S.IP, Pimred ranahriau.com