Soal Tarif Naik, BUMD Meranti Minta Pelindo tetap Jaga Komitmen

Foto: Ist, Suasana Hearing antara Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Jajaran Direksi PT Bumi Meranti dan Pelindo

‎Tarif Naik, Tanggung Jawab Dipertanyakan: Pelindo Jangan Sekadar Pandai Memungut

‎MERANTI, RANAHRIAU.COM- Kenaikan tarif pass masuk penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan menuai sorotan dari Direktur Bisnis BUMD PT Bumi Meranti (Perseroda), Fitriadi Mirtha. Ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi harus diiringi komitmen nyata terhadap daerah.

‎Dalam pandangannya, Pelindo sebagai BUMN memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mengelola pelabuhan dan menarik pendapatan. Ada kewajiban sosial yang melekat, terutama kepada masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah operasionalnya.

‎“Kita berharap Pelindo tetap memegang komitmen yang sama terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui BUMD, terutama saat menyetujui kenaikan tarif pass masuk penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan,” ujar Fitriadi kepada wartawan, Senin (30/03/2026).

‎Menurutnya, kenaikan tarif sah secara bisnis, namun harus dibarengi dengan kontribusi yang sepadan. Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan antara keuntungan perusahaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

‎Fitriadi menyoroti pentingnya pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya di lapangan.

‎“Program tersebut semestinya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi di sekitar wilayah operasional pelabuhan,” tegasnya.

‎Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti bukan sekadar lokasi operasional, melainkan wilayah yang secara langsung terdampak aktivitas pelabuhan. Karena itu, Pelindo diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan sosial.

‎Dalam sudut pandang BUMD, keberadaan Pelindo seharusnya menjadi mitra strategis daerah, bukan hanya sebagai operator yang berorientasi pada pendapatan. Kolaborasi yang sehat, menurut Fitriadi, akan memperkuat pembangunan daerah sekaligus menjaga kepercayaan publik.

‎“Kenaikan tarif ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama, bukan justru menimbulkan jarak antara perusahaan dan masyarakat,” pungkasnya.

‎Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan Pelindo tidak hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu menjawab harapan masyarakat di daerah tempatnya beroperasi.