Kapolda Riau Menghilang saat Mahasiswa Mengepung! Siapa Takut Transparansi?

Foto: ist

Saat Gerbang Mapolda Bergejolak dan Mahasiswa Meneriakkan Dugaan SPPD Fiktif, Kejahatan Lingkungan, hingga PETI, Pimpinan Kepolisian Daerah Riau Tak Muncul di Hadapan Publik, Simbol Keberanian atau Awal Krisis Kepercayaan?”

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Senin siang (02/03/2026), halaman Mapolda Riau berubah jadi panggung kemarahan. Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru berdiri di bawah terik matahari, menggempur institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan hukum: Kepolisian Daerah Riau.

Tuntutan mereka bukan perkara remeh. Dari dugaan SPPD fiktif di DPRD Riau yang hingga kini kabur siapa “otak” di baliknya, kematian satwa dilindungi yang beraroma kejahatan lingkungan, maraknya PETI, hingga evaluasi kinerja aparat di wilayah hukum Riau semuanya disorot tajam. Tapi yang membuat api membesar bukan hanya substansi tuntutan. Melainkan satu hal: Kapolda tak kunjung muncul.

Tuntutan Terbuka, Jawaban Tertutup
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Muhammad Sopian menyebut kasus SPPD fiktif di DPRD Riau sebagai “bom waktu kepercayaan publik.” Ia mempertanyakan mengapa hingga hari ini publik tak pernah disuguhi secara terang siapa aktor intelektual di balik dugaan praktik lancung tersebut.

Tak berhenti di situ, massa juga menagih keseriusan pengusutan kematian satwa dilindungi yang diduga berkaitan dengan kejahatan lingkungan di Riau, provinsi yang tak pernah lepas dari bayang-bayang mafia hutan dan perusakan alam.

“Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, buat apa rakyat percaya?” teriak salah satu orator disambut gemuruh massa.

Namun yang datang menemui massa bukan Kapolda. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa perwakilan yang berdialog adalah Penjabat Irwasda Polda Riau, Prabowo Santoso. Bagi massa, itu bukan solusi, itu simbol penghindaran.

Dorong-Mendorong di Gerbang, Amarah di Udara
Situasi memanas ketika massa mendesak kepastian kehadiran Kapolda. Beberapa demonstran bergerak mendekat ke pintu gerbang Mapolda. Aparat berupaya menghalau. Terjadi aksi dorong-mendorong yang membuat suasana nyaris tak terkendali.

Meski akhirnya dapat diredam setelah korlap mengimbau massa tetap tertib, satu pesan sudah terlanjur membekas: ketidakhadiran pimpinan dianggap sebagai bentuk pengabaian.

“Jika Tidak Takut, Mengapa Tidak Hadir?”
Ketua PC PMII Kota Pekanbaru, M. Arsyad, tak menahan nada kerasnya. Ia menyayangkan sikap Kapolda yang dinilai abai terhadap tuntutan mahasiswa.

“Kami datang membawa aspirasi rakyat. Jika memang tidak ada yang perlu ditakutkan, seharusnya Kapolda hadir dan berdialog terbuka, bukan bersembunyi di balik perwakilan,” tegasnya.

Ia juga mengecam sikap perwakilan kepolisian yang dinilai arogan dalam dialog. Bahkan, PC PMII Pekanbaru mengancam akan melaporkan dugaan arogansi tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri jika tidak ada permintaan maaf secara langsung kepada massa aksi.

Pernyataan itu menjadi penutup aksi hari itu, Namun sekaligus pembuka babak baru.

Aksi Jilid Berikutnya: Lebih Besar, Lebih Keras
Di akhir aksi, pernyataan sikap dibacakan dengan nada ultimatum. PC PMII Pekanbaru menegaskan akan menggelar aksi berjilid-jilid dengan massa lebih besar apabila tuntutan mereka terus diabaikan.

Kini pertanyaannya sederhana namun menggigit: Apakah institusi penegak hukum siap berdiri di hadapan publik dan menjawab satu per satu sorotan yang diarahkan kepadanya? Atau justru memilih berlindung di balik protokoler dan perwakilan?

Di tengah krisis kepercayaan yang tak pernah benar-benar pulih, absennya seorang pimpinan di hadapan mahasiswa bisa bermakna lebih dari sekadar ketidakhadiran. Ia bisa dibaca sebagai simbol: antara keberanian menjawab, atau kenyamanan untuk diam.