Satu Tahun Memimpin, PDPM Uji Kinerja AMAN: Progres Ada, PR Masih Menumpuk

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Pekanbaru tidak sekadar memberi ucapan selamat. Mereka justru membuka ruang evaluasi publik terhadap jalannya pemerintahan.

Forum dialog yang digelar di Aula SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru, Jumat (27/2/2026), menjadi ajang refleksi sekaligus pengujian atas capaian duet AMAN dalam setahun memimpin Kota Bertuah.

Ketua PDPM Pekanbaru, Untung Surapati, menegaskan bahwa satu tahun adalah waktu yang cukup untuk melihat arah kepemimpinan.

“Refleksi ini penting agar publik tahu mana yang sudah berjalan dan mana yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

PDPM mengakui adanya progres, khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan. Banyak ruas yang sebelumnya rusak kini telah diaspal ulang. Namun, perbaikan fisik jalan dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar kota.

Drainase masih menjadi titik lemah. “Memang banjir sekarang lebih cepat surut, tapi belum sepenuhnya tuntas. Masih ada titik-titik rawan, seperti di Sukajadi dan Jalan Pelajar,” tegas Untung.

Selain infrastruktur, forum juga menyoroti persoalan ketertiban umum dan keamanan kota. Aksi kriminalitas, termasuk begal, dinilai masih meresahkan masyarakat.

PDPM meminta pemerintah kota tidak berjalan sendiri, melainkan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.
Isu peredaran narkoba hingga fenomena sosial yang dianggap menyimpang juga disebut perlu penanganan lebih sistematis dan terkoordinasi.

Menurut PDPM, stabilitas sosial tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan sporadis, tetapi memerlukan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Sementara itu, pemerhati tata kota Dr. Mardianto Manan menegaskan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan berbasis janji kampanye.

“Keberhasilan bukan hanya soal program berjalan, tapi apakah sesuai dengan janji politik yang dulu disampaikan,” katanya.

Ia mengakui dalam 100 hari awal kepemimpinan, terdapat progres signifikan, termasuk kebijakan penurunan tarif parkir yang dianggap sebagai bentuk komitmen yang ditepati. Namun ia menekankan evaluasi tidak boleh berhenti pada apresiasi.

“Yang baik kita apresiasi, yang belum maksimal harus didorong untuk disempurnakan. Dialog seperti ini harus rutin agar pemerintah terus diingatkan,” ujarnya.

Sekretaris PWPM Riau, Dr. Afdal, menilai dialog publik semacam ini menjadi indikator sehatnya demokrasi lokal. Pemerintah, menurutnya, harus siap menerima kritik sebagai bagian dari kontrol sosial.

Forum tersebut pada akhirnya menjadi penegasan bahwa satu tahun kepemimpinan bukan sekadar perayaan, melainkan momentum pengujian.

Publik telah merasakan sejumlah perbaikan, tetapi ekspektasi terhadap Pekanbaru yang lebih tertib, aman, dan bebas dari persoalan banjir serta penyakit sosial masih tinggi.

Satu tahun sudah berjalan. Tahun kedua akan menjadi ujian sesungguhnya: apakah progres bisa dipercepat, atau justru stagnan di tengah kompleksitas persoalan kota.