IMM Riau Soroti Pajak Air Permukaan sebagai Solusi Defisit Anggaran Daerah

IMM Riau Soroti Pajak Air Permukaan sebagai Solusi Defisit Anggaran Daerah

Foto: Ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM– DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau menggelar Diskusi Publik dan Policy Brief bertema “Pajak Air Permukaan (PAP): Apakah Menjadi Jawaban Defisit Anggaran dan Wujudkan Keadilan Ekonomi?” di Auditorium Universitas Muhammadiyah Riau, Jumat (27/2/2026).

Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, petani sawit, hingga akademisi. Forum berlangsung dinamis dengan beragam pandangan terkait optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Isu PAP dinilai sebagai kebijakan strategis yang membutuhkan kajian komprehensif, terutama dalam menjawab tantangan defisit anggaran daerah sekaligus memastikan prinsip keadilan ekonomi bagi masyarakat Riau.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap, S.Kom., menegaskan komitmen IMM untuk terus mengawal isu fiskal daerah, khususnya terkait Pajak Air Permukaan sektor perkebunan kelapa sawit korporasi.

“DPD IMM Riau berkomitmen untuk terus aktif mengawal isu Pendapatan Asli Daerah, khususnya diskursus Pajak Air Permukaan Kelapa Sawit Korporasi, agar kebijakan fiskal daerah berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Riau,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, IMM Riau akan menggelar forum diskusi lanjutan usai Idul Fitri. Diskusi tersebut akan membahas secara lebih teknis aspek regulasi, mekanisme perhitungan pajak, serta dampaknya terhadap sektor industri dan masyarakat.

Forum lanjutan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah yang partisipatif dan berbasis kajian.

IMM Riau berharap rangkaian diskusi ini dapat memperkuat tradisi dialog kebijakan publik yang sehat di Provinsi Riau, sehingga setiap kebijakan strategis daerah disusun secara terbuka dan akuntabel.
 

Editor : RRMedia
Komentar Via Facebook :