Biaya Bengkak Rp118 Triliun

Dugaan korupsi Proyek Kereta cepat Jakarta Bandung kembali mencuat, Mahfud MD desak KPK Turun

Foto: Ist, Sumber : KeuanganNews

JAKARTA, RANAHRIAU.COM- Isu panas soal dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mengguncang publik.

Proyek yang semula dielu-elukan sebagai simbol kemajuan infrastruktur Indonesia itu kini justru diselimuti awan tebal pertanyaan tentang transparansi, pembengkakan biaya, dan potensi mark up.

Awalnya, kecurigaan itu mencuat lewat pernyataan pengamat ekonomi Prof. Anthony Budiawan yang menilai adanya kejanggalan besar dalam lonjakan biaya proyek tersebut.

“Harus diselidiki kenapa proyek ini bisa sampai dua kali lipat lebih tinggi dari yang di Cina,” tegas Anthony dalam siniar Forum Keadilan di YouTube, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, pembengkakan biaya yang melonjak dari 5,5 miliar dolar AS menjadi 7,22 miliar dolar AS (setara Rp118 triliun) tidak masuk akal dan harus menjadi perhatian serius lembaga antikorupsi.

Tender Diduga Tak Wajar: Jepang Mundur, Harga Justru Melonjak

Anthony juga mengungkap keheranannya ketika Jepang sempat diikutsertakan dalam tender proyek, namun kemudian mundur dengan alasan permintaan jaminan pemerintah.

Anthony menduga, keterlibatan Jepang sejak awal hanya dijadikan “alat legitimasi” untuk menaikkan harga proyek agar tampak wajar. “Kalau dilihat dari prosesnya, Jepang masuk, lalu keluar — tapi harga justru naik. Ini patut dicurigai ada permainan dalam penentuan nilai proyek,” ungkapnya.

Mahfud MD: KPK Jangan Tunggu Laporan, Langsung Selidiki!

Pernyataan Anthony itu sontak memicu gelombang diskusi publik dan kembali dibahas dalam siniar Mahfud MD Official, Selasa (21/10/2025).

Dalam forum tersebut, eks Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa KPK tidak perlu menunggu laporan resmi untuk turun tangan.

“Kalau melihat pernyataan Pak Anthony, ini mengindikasikan dugaan mark up. KPK harus segera menyelidiki, tanpa perlu menunggu laporan,” kata Mahfud tegas.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menilai, kasus ini menyentuh kepentingan publik secara luas, sehingga transparansi menjadi mutlak.

Machfud juga menyoroti apakah DPR benar-benar memiliki akses penuh terhadap kontrak kerja sama proyek tersebut.

“Publik berhak tahu. Jangan sampai proyek yang katanya membanggakan bangsa malah membebani rakyat,” tambahnya.

Bunga Pinjaman China 20 Kali Lipat dari Jepang

Moderator siniar, Rizal Mustary, memaparkan data mengejutkan: bunga pinjaman dari China mencapai 2 persen per tahun, sementara tawaran Jepang sebelumnya hanya 0,1 persen — selisih 20 kali lipat!

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi soal pembiayaan yang tidak efisien dan bisa menimbulkan beban jangka panjang,” ujar Rizal.

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan baru: apakah lonjakan biaya proyek disebabkan oleh struktur pembiayaan yang janggal atau ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar?

KPK Diminta Periksa Kontraktor China dan Lokal

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio turut angkat bicara. Menurutnya, langkah pertama yang bisa dilakukan KPK adalah memeriksa kontraktor yang terlibat dalam konsorsium proyek.

“Karena kontraktor yang mengerjakan, ya KPK periksa kontraktornya. Konsorsiumnya kan gabungan China dan lokal,” ujarnya.

Pambagio menegaskan, penyelidikan harus menyasar pihak yang paling mengetahui arus dana dan pengeluaran proyek, agar dugaan mark up bisa dibuktikan secara objektif.

Proyek Simbol Kemajuan, Kini Jadi Beban Transparansi

Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diluncurkan dengan nama Whoosh itu digadang-gadang sebagai tonggak sejarah modernisasi transportasi Indonesia.

Namun kini, proyek yang seharusnya membanggakan itu justru berubah menjadi simbol beban utang dan dugaan permainan anggaran.