Rapor Merah Kabinet Prabowo: CELIOS Ungkap 3 Menteri paling Buruk, Rakyat kian Kehilangan Harapan

Foto: Ist, Sumber Tempo, Inst

RANAHRIAU.COM- Setahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi kinerja kabinet.

Hasilnya mencengangkan: sebagian besar menteri mendapat nilai rata-rata di bawah lima, bahkan sejumlah nama justru dikategorikan sebagai “menteri terburuk”.

Dalam laporan bertajuk Rapor Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS menempatkan tiga pejabat dalam posisi paling rendah, yakni Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Alam), Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional), dan Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia).

Ketiganya dinilai gagal menjalankan fungsi utama kementerian, lemah dalam tata kelola, serta tidak menunjukkan hasil yang signifikan bagi publik.

Bahlil Lahadalia: Energi Penuh Kepentingan, Minim Terobosan

CELIOS memberi skor terendah kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dengan nilai minus 151 — terburuk di antara seluruh anggota kabinet.

Sektor energi yang seharusnya menjadi motor transisi nasional justru dinilai tersandera kepentingan politik dan bisnis.

“Publik melihat sektor energi tidak berjalan transparan, lambat dalam transisi energi bersih, dan terlalu fokus pada proyek jangka pendek,” tulis CELIOS dalam laporannya.

Bahlil dianggap gagal membangun arah kebijakan yang jelas. Isu kelangkaan BBM, ketidakpastian harga listrik, hingga minimnya investasi energi terbarukan menimbulkan kesan bahwa kementerian vital ini kehilangan kompas.

Lebih Ironisnya lagi, di tengah gembar-gembor kedaulatan energi, rakyat justru merasakan ketidakpastian yang makin tinggi.

Dadan Hindayana: Gizi Nasional yang Gagal Penuhi Janji

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menempati posisi kedua terburuk dengan skor minus 81.

Untuk Dadan, CELIOS menyoroti lemahnya pengawasan dan implementasi program gizi nasional yang menelan anggaran besar namun tak menghasilkan dampak nyata.

“Program makan bergizi tidak punya sistem kontrol yang solid.

"Ada banyak keluhan di lapangan, termasuk distribusi bermasalah dan potensi penyalahgunaan anggaran,” ungkap analis CELIOS, Bhima Yudhistira.

Dalam beberapa bulan terakhir, BGN juga disorot akibat kasus keracunan massal yang mengguncang kepercayaan publik.

Respons lembaga yang lamban dan minim transparansi memperparah persepsi negatif.
Publik menilai, di tengah janji besar pemerintah mengatasi stunting, lembaga ini justru gagal menjaga mutu dan keamanannya.

Natalius Pigai: Janji HAM yang Terkubur di Meja Kekuasaan

Berada di posisi ketiga dengan skor minus 79, Menteri HAM Natalius Pigai dinilai gagal mewujudkan janji penegakan hak asasi manusia yang selama ini menjadi simbol perjuangannya.

“Tidak ada langkah signifikan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, tidak ada reformasi kebijakan yang berarti,” tulis CELIOS.

Padahal, publik sempat menaruh harapan besar pada Pigai — sosok yang dikenal vokal saat masih di luar pemerintahan.

Namun setelah menjabat, suaranya justru menghilang. Kasus pelanggaran HAM masa lalu masih mandek, perlindungan kelompok rentan tak menunjukkan kemajuan, dan komunikasi publik kementerian dinilai lemah.

Aktivis yang dulu keras kini terlihat jinak, terbungkam di balik protokol kekuasaan.

CELIOS: Pemerintah Gagal Menjawab Ekspektasi Publik

Dalam laporannya, CELIOS menegaskan bahwa penilaian ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan individu, tetapi untuk menunjukkan kesenjangan serius antara janji dan realisasi kinerja.

Menurut CELIOS, banyak kementerian gagal menyentuh kebutuhan dasar masyarakat — mulai dari energi, pangan, hingga hak asasi.

“Secara umum, publik menilai pemerintah belum menunjukkan arah kerja yang terukur.

"Banyak program masih berhenti di tataran retorika,” ujar Bhima Yudhistira dalam konferensi pers di Jakarta.

CELIOS bahkan menilai rata-rata kinerja kabinet hanya mendapat skor “3 dari 10”.

Nilai ini menandakan krisis kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintahan dalam menjawab masalah nyata di lapangan.

Krisis Kepercayaan dan Desakan Reshuffle

Rapor merah ini memicu gelombang kritik terhadap komposisi kabinet. Pengamat politik dari beberapa lembaga menilai, Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan reshuffle besar-besaran bila ingin memulihkan kepercayaan publik.

“Jika dalam setahun belum ada perbaikan, publik wajar menuntut perubahan. Kabinet bukan ruang eksperimen, tapi tempat kerja nyata,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, dalam keterangannya.

Kritik ini mencerminkan keresahan publik bahwa kabinet Prabowo terlalu gemuk oleh kepentingan politik dan kompromi, bukan oleh kompetensi.

Dari Rapor ke Reformasi

Rapor merah CELIOS bukan sekadar deretan angka — ia adalah cermin bagi pemerintahan yang mulai kehilangan arah dan empati.

Bahlil, Dadan, dan Pigai hanyalah simbol dari penyakit lama birokrasi: arogansi kekuasaan, lemahnya transparansi, dan komunikasi publik yang mandul.

Bila Prabowo ingin meninggalkan warisan kepemimpinan yang lebih dari sekadar retorika nasionalis, maka saatnya membaca laporan CELIOS bukan sebagai kritik, tapi peringatan dini. Negara butuh menteri pekerja, bukan pejabat penghibur di depan kamera.

Dan jika peringatan ini diabaikan, sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling kuat di kabinet, melainkan siapa yang paling gagal menjaga kepercayaan rakyatnya.

Penulis : Abdul Hafidz AR, S.IP, Pimred Portal Online ranahriau.com, Artikel ini merupakan opini penulis berdasarkan laporan resmi CELIOS dan berbagai sumber terbuka.Tulisan ini bertujuan mendorong akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan di lingkungan pemerintahan.