Musda Golkar Riau Ditunda: Ketika Demokrasi Partai tersandera Lobi Elite

Foto: ist

PEKANBARU, RANAHRIAU.COM- Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Riau bukan sekadar peristiwa administratif. Ini adalah sinyal politik—tajam, terukur, dan sarat manuver.

Di balik alasan teknis “menunggu jadwal Ketum” atau “penyesuaian agenda pusat”, sesungguhnya tengah terjadi pertarungan pengaruh di tubuh pohon beringin yang akarnya mulai saling melilit.

Di lapangan, para kader sudah lama bersiap. Baliho-baliho kandidat bermunculan, komunikasi politik berjalan, dan semangat kaderisasi tumbuh.

Tapi semuanya mendadak stagnan begitu surat penundaan dari DPP turun. Musda XI Golkar Riau resmi ditunda tanpa batas waktu.

Mengapa? Karena posisi Riau bukan daerah biasa bagi Golkar. Provinsi ini adalah salah satu lumbung suara emas yang menjadi barometer kekuatan partai di Sumatera.

Siapa pun yang memimpin Golkar Riau otomatis punya tiket pengaruh besar dalam politik lokal—bahkan bisa menentukan arah dukungan di Pilkada 2025.

Di sinilah intrik mulai mengeras.
Nama-nama seperti SF Hariyanto, Wakil Gubernur Riau, dan Parisman Ihwan, Wakil Ketua DPRD Riau, disebut-sebut menjadi poros kekuatan utama. Keduanya punya basis, punya uang, punya jaringan.

Tapi di sisi lain, muncul juga Karmila Sari, tokoh muda perempuan yang berani menantang dominasi politik laki-laki di tubuh beringin Riau. Karmila tetap mendaftar, meski Musda ditunda—sebuah pernyataan keras bahwa ia tidak tunduk pada permainan waktu elite.

Sumber internal Golkar Riau bahkan menyebut bahwa penundaan ini bisa jadi bentuk “pendinginan suhu politik” yang sesungguhnya bermakna pengendalian dari pusat. DPP diduga ingin mengatur agar Musda berjalan aman, dengan hasil yang bisa dikendalikan.

Istilahnya, tidak boleh ada kejutan. Golkar tidak ingin pertarungan terbuka yang bisa memecah suara menjelang Pilkada.

Namun, di sisi lain, langkah ini menciptakan kesan buruk:
Partai yang dulu dikenal sebagai mesin politik paling disiplin kini justru terlihat gamang menghadapi dinamika internalnya sendiri. Musda yang seharusnya menjadi ajang demokrasi justru terjebak dalam ruang tunggu kepentingan elite.

Kader di akar rumput resah. Mereka menilai penundaan ini menegaskan bahwa demokrasi internal di Golkar mulai kehilangan roh. Yang menentukan bukan lagi suara mayoritas kader, melainkan lobi segelintir elite di Jakarta.

Pertanyaannya: apakah Golkar masih partai kader, atau sudah berubah menjadi partai kuasa?
Apakah keputusan menunda Musda adalah langkah strategis untuk menyatukan kekuatan, atau hanya cara halus untuk menyingkirkan lawan politik internal yang terlalu kuat?

Jika Musda akhirnya digelar dalam kondisi sudah “diatur”, maka hasilnya bisa diprediksi—bukan kemenangan ide, melainkan kemenangan kekuasaan.

Dan jika itu terjadi, sejarah akan mencatat bahwa Musda Golkar Riau bukanlah ajang konsolidasi, melainkan panggung kompromi politik yang melahirkan pemimpin bukan karena suara kader, tapi karena restu elite.

Golkar Riau kini berada di persimpangan tajam:
Antara menegakkan demokrasi sejati atau menunda perubahan demi kenyamanan segelintir orang.

Satu hal pasti:
Penundaan hari ini akan diuji di kotak suara Pilkada nanti.
Jika suara rakyat Riau berpaling, maka yang tertunda bukan lagi Musda—melainkan masa depan Golkar itu sendiri.

Penulis: Abdul Hafidz AR, S.IP, Pimred ranahriau.com