Heboh! Wartawan CNN dicabut Kartunya Usai tanya Soal MBG ke Prabowo, PWI Meledak!

Foto: Ist

JAKARTA, RANAHRIAU.COM– Dunia pers Indonesia kembali diguncang! Seorang wartawan CNN Indonesia harus menelan pil pahit setelah kartu liputan Istana dicabut mendadak oleh Biro Pers Sekretariat Presiden.

Kejadian ini terjadi hanya karena sang reporter berani melontarkan pertanyaan seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah jadi sorotan publik usai kasus keracunan menu.

Insiden itu pecah pada Sabtu (27/9/2025) di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan luar negeri dan menyampaikan pernyataan resmi terkait Sidang Majelis Umum PBB.

Awalnya suasana berjalan normal. Namun, ketegangan muncul saat reporter CNN tiba-tiba menanyakan,

“Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus enggak untuk BGN, Pak?”

Prabowo masih menjawab santai: ia memantau perkembangan kasus MBG, berjanji akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan mengingatkan agar persoalan itu jangan dipolitisasi.

Namun drama memuncak setelah sesi tanya jawab. Wartawan CNN itu dipanggil ke belakang, lalu kartu liputan Istana-nya langsung dicabut! Alasan yang diberikan: pertanyaan dianggap di luar konteks agenda Presiden.

PWI Meledak!

Tak butuh waktu lama, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat langsung bereaksi keras.

Melalui pernyataan resmi Nomor 092/PWI-P/LXXIX/IX/2025, PWI menegaskan bahwa langkah Istana tersebut merupakan pukulan telak terhadap kebebasan pers yang jelas dijamin konstitusi.

“Pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda berpotensi menghambat kemerdekaan pers sekaligus membatasi hak publik untuk memperoleh informasi,” tegas PWI.

PWI bahkan mengingatkan ancaman pidana dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik.

Mereka mendesak Biro Pers Istana segera memberikan klarifikasi dan membuka ruang dialog dengan insan pers.

“Menjaga kemerdekaan pers adalah bagian dari menjaga demokrasi.

"Setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” lanjut PWI dengan nada keras.

Ancaman Terhadap Demokrasi?

Kasus ini memantik perdebatan sengit. Apakah pencabutan kartu liputan hanya prosedur internal atau justru tanda bahaya bagi kebebasan pers di era pemerintahan baru?

Yang jelas, publik kini menyorot bukan hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), tapi juga bagaimana istana merespons kritik dan pertanyaan yang dianggap "mengganggu."

Satu hal pasti: peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa kemerdekaan pers di Indonesia masih terus diuji!